"Apabila merupakan barang impor ilegal, maka Kemenperin mengusulkan untuk melakukan pemusnahan barang yang dilelang tersebut agar tidak mengganggu pasar dalam negeri. Apalagi jika telah berlaku SNI wajib terhadap produk tersebut,” ujarnya.
Baca juga: Didemo Pedagang, Mendag Tekankan Impor Pakaian Bekas Ilegal
Lebih lanjut, Febri mengatakan, pelarangan peredaran produk impor yang tidak sesuai SNI juga merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2022 tentang Standardisasi Industri.
"Dugaan impor ilegal ini terkait dengan maraknya barang sejenis yang membanjiri pasar TPT domestik belum lama ini. Masuknya produk-produk tersebut telah terbukti mengancam produk-produk TPT produksi industri dalam negeri," ucap dia.
Direktur Center of Economi and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, keputusan Bea Cukai untuk melelang ribuan barang TPT berpotensi semakin memperkeruh kondisi pasar domestik apabila lelang dimenangkan oleh distributor nasional.
Baca juga: Hotline untuk Tukar Pakaian Bekas Impor dengan Produk UMKM
"Jadi kebijakan untuk melelang baju impor apalagi dari hasil sitaan Bea Cukai ini jadi kontradiksi dengan upaya memberantas pakaian impor terutama yang merusak pasar dalam negeri," ujar dia, kepada Kompas.com.
Meskipun sudah mengikuti ketentuan yang berlaku, Bhima menilai, seharusnya Bea Cukai tidak hanya mempertimbangkan potensi pendapatan negara dari aksi lelang, tapi juga kondisi pasar domestik saat ini.
"Pemerintah jangan hanya berpikir ini pendapatan negara dari hasil lelang," katanya.
Alih-alih dilelang, Bhima bilang, seharusnya pakaian impor yang tidak memenuhi ketentuan kepabeanan dan cukai itu dimusnahkan atau dikembalikan ke negara pengimpor untuk memberikan efek jera kepada pengimpor.