Seleksi CPNS 2024 Akan Perbanyak Kuota "Fresh Graduate" dan Talenta Digital

Kompas.com - 14/12/2023, 17:20 WIB

Haryanti Puspa Sari,

Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

Haryanti Puspa Sari

Penulis

Sakina Rakhma Diah Setiawan

Editor

Lihat Foto

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas dalam Rapat Koordinasi Fungsi Imigrasi Perwakilan RI Tahun 2023 secara virtual, Selasa (24/10/2023). Menpan-RB mengatakan pemerintah membuka lebih banyak lowongan fresh graduate pada seleksi CPNS 2024.(DOK. Kementerian PANRB)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, dirinya sudah bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membahas seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) 2024 atau CPNS-PPPK.

Azwar mengatakan, Presiden Jokowi meminta kuota CASN untuk fresh graduate diperbanyak. Selain itu, akan ada perekrutan CASN talenta digital.

"Pak Presiden Jokowi juga minta dihitung lagi, berapa sesungguhnya diperlukan berapa ratus ribu untuk fresh graduate dan juga talenta digital," kata Azwar usai acara ASN Culture 2023 di Jakarta, Kamis (14/12/2023).

KOMPAS.com/RULLY RAMLI Peserta CPNS mengikuti tes SKD

Azwar mengatakan, perekrutan ASN talenta digital diarahkan agar berdampak pada ekonomi nasional mulai dari sektor pertanian, wisata, industri, UMKM, dan perdagangan.

"Ke depan, talenta digital tidak selalu di bawah Kemenkominfo, kerjanya share berita, memarketing daerah, tetapi harus ada talenta digital nanti di dinas industri, dinas pertanian dan lainnya sehingga mendorong produk yang substansial yang bisa dipasarkan sehingga menambah value bagi masyarakat," ujarnya.

Sebelumnya, Menpan-RB mengatakan, pemerintah membuka lebih banyak lowongan fresh graduate untuk mendapatkan talenta yang memiliki keahlian terkini, sehingga dapat mendukung upaya reformasi birokrasi pemerintah.

"Memang (seleksi CPNS) tidak bisa memenuhi harapan publik yang besar. Karena ASN bukan lembaga penampung pengangguran," kata dia di Kantor Pusat BKN, Jakarta, Kamis (9/11/2023).

Ia pun mencontohkan, saat ini pemerintah membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang piawai dalam urusan teknologi informasi. Kebutuhan ini selaras dengan fokus pemerintah untuk memperkuat keamanan siber nasional.

"Selama ini kita ngomong digital, tapi pengamanan datanya tidak diurus," ujarnya.