Kemenkeu: Lebih Baik Ada Duplikasi ketimbang Masyarakat Tak Dapat Bansos

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan mengakui masih mendapati kesulitan dalam penyaluran bantuan sosial dari pemerintah kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, salah satu kesulitan yang didapati dalam penyaluran bansos, yakni ada sejumlah masyarakat yang dobel mendapatkan bantuan tersebut.

“Tapi lebih baik ada duplikasi dari pada masyarakat yang seharusnya memperoleh bantuan malah tidak dapat,” ujar Askolani dalam konferensi pers virtual, Jumat (15/5/2020).

Baca juga: Mensos Akui Penyaluran Bansos Tumpang Tindih

Askolani menambahkan, pemerintah terus berupaya memperbaiki data penerima bantuan tersebut.

Menurut dia, perlu adanya sinergi yang berkesinambungan agar bansos tersebut tepat sasaran.

“Data-data penerima ini terus diperbaiki. Koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat penting untuk memperbaiki ini,” kata Askolani.

Askolani mengungkapkan, hingga saat ini pemerintah telah mendistribusikan bantuan langsung tunai (BLT) untuk 5,8 juta keluarga.

Secara terperinci, realisasi anggaran yaitu sebesar Rp 3,5 triliun. BLT diberikan untuk 5.824.411 keluarga penerima manfaat (KPM).

Menurut catatan pemerintah, target penerima BLT yaitu 9 juta kepala keluarga (KK). Sejauh ini, total data yang valid sebanyak 7,86 juta KPM.

Dana yang digunakan untuk BLT ini bersumber dari dana desa yang digunakan untuk mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 di daerah. BLT diberikan kepada keluarga non-penerima Kartu Sembako atau PKH.

“Program sembako dalam BPNT yang awalnya untuk 12 juta penerima manfaat juga sudah ditambah menjadi 20 juta penerima manfaat,” ucap dia.