BLT UMKM Rp 2,4 Juta, Ini Provinsi yang Dapat Penyaluran Terbesar

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Bantuan Presiden (Banpres) Produktif atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sudah disalurkan ke berbagai daerah.

Dia menyebutkan jumlah pelaku usaha mikro yang sudah mendapatkan bantuan ini ada sebanyak 5.591.204 pelaku usaha.

Penyaluran BLT UMKM sebesar Rp 2,4 juta tersebut paling besar ada di Provinsi Jawa Barat. Sebab total pelaku usaha mikro Jawa Barat yang mendapatkan BLT UMKM mencapai 1.147.173 pelaku usaha mikro.

Baca juga: Subsidi Gaji Tahap III Sudah Cair, Silahkan Cek Rekening

Sementara itu, Papua Barat jadi provinsi yang paling kecil mendapatkan penyaluran BLT UMKM.

"Untuk penyaluran BLT provinsi yang penyalurannya kecil, terletak di Provinsi Papua Barat dengan jumlah pengusaha mikro yang mendapatkan bantuan sebanyak 4.620 pelaku usaha," ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Jakarta, Selasa (15/9/2020).

Selain itu, Airlangga juga mengatakan adapun total anggaran realisasi penyaluran per 4 September 2020 yang lalu, tercatat sebesar Rp 13,42 triliun atau sekitar 46,5 persen. Sementara target yang ditetapkan pemerintah untuk bantuan ini menyasar 12 juta pelaku UMKM dengan anggaran sebesar Rp 28,8 triliun.

Sebelumnya Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, Hanung Harimba Rachman menyatakan, pihaknya terus mengupayakan agar program ini bisa disalurkan tepat sasaran dan berdasarkan data yang konkret serta akurat.

Baca juga: Pelatihan Tatap Muka Kartu Prakerja Kembali Ditunda, Ini Penyebabnya

Dia mengakui memang selama ini pihaknya merasa kesulitan dalam mendapatkan data yang riil.

"Oleh karenanya dari Forum Konsultasi ini bisa diperoleh data yang pasti, agar bantuan dari pemerintah tepat sasaran," ujarnya mengutip siaran resminya, Rabu (16/9/1010).

Menurut dia pemerintah perlu melakukan suatu upaya agar terciptanya visi dan misi yang sama dalam pelaksanaan program BLT ini, baik yang ada di pusat maupun di daerah.

Sengan begitu, dia berharap sistem pengawasan dalam program ini bisa terbangun dan penyaluran dananya bisa tepat sasaran.

Baca juga: AP I Turunkan Harga Rapid Test Jadi Rp 85.000 di Bandara-bandara Ini