Dana Rp 239,5 Triliun Mengendap di Rekening Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan dana Rp 239,5 triliun masih mengendap di rekening pemerintah daerah (Pemda).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun menyoroti banyaknya dana yang mengendap di rekening kas umum daerah (RKUD) tersebut. 

Bendahara Negara itu mengatakan, kinerja penyerapan dana daerah masih belum maksimal dan tidak seperti yang diharapkan.

"Kalau kita lihat realisasi APBD, meski pemerintah sudah transfer tapi tidak serta merta mereka melakukan langkah cepat seperti yang kami harapkan," ujar Sri Mulyani ketika memberikan paparan dalam APBN KiTa, Senin (19/10/2020).

"Realisasinya sampai September masih 53,3 persen, ini masih sangat tertahan," ujar dia.

Baca juga: Penjualan Online Bikin Peluang Bisnis Fashion Plus Size Cerah

Sri Mulyani pun mengungkapkan, pemerintah daerah memang memiliki kendala dari sisi penerimaan asli daerah (PAD) yang berada dalam tekanan akibat pandemi Covid-19. Namun di sisi lain, seharusnya pemerintah daerah juga bisa mendorong realisasi anggaran dengan program-program lain.

"Output akan terus kami monitoring karena kami tidak mau transfer ke daerah hanya sampai di account bank pemda. Simpanan di bank masih tinggi, kami harap bisa dikejar di akhir tahun ini," ujar dia.

Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti mengatakan saldo kas di perbankan daerah hingga September ini tercatat sebesar Rp 239,5 triliun. Angka tersebut meningkat Rp 12,4 triliun jika dibandingkan bulan sebelumnya.

Namun demikian, angka tersebut masih lebih rendah jika dibandingkan dengan jumlah dana di rekening daerah pada periode yang sama tahun lalu.

"September 2019 Rp 245,9 triliun, dan yang menggembirakan dari sisi komposisi ternyata jumlah giro meningkat dibanding sebelumnya. Terlihat daerah mempersiapkan diri untuk mulai melakukan penyaluran-penyaluran lebih cepat," ujar dia.

Baca juga: Mengapa Data Menjadi Penting Bagi Ekonomi Digital Nasional?