Tahun Ini, Satgas BLBI Bakal Minta Anggaran ke Sri Mulyani

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Rionald Silaban mengaku bakal meminta anggaran operasional Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada tahun 2022.

Pasalnya, kerja Satgas sudah dimulai tahun 2021 dan masih akan berlangsung sampai tahun 2023. Anggaran dibutuhkan untuk mendukung kerja-kerja satgas di tahun ini.

Baca juga: Mahfud MD Ungkap Ada Pengemplang BLBI yang Jadikan Laut sebagai Jaminan Utang

"Untuk (tahun) 2022 ini kita akan melakukan permohonan kepada Ibu Menteri (Sri Mulyani) karena rodanya sudah mulai berputar dan sebagaimana kita ketahui itu harus berakhir 2023 jadi kami juga sedang menyiapkan nanti end game-nya seperti apa," kata Rionald dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (26/1/2022).

Baca juga: Satgas BLBI Kembali Sita Aset Grup Texmaco, Mahfud MD: Totalnya Rp 1,9 Triliun

Pria yang juga menjabat sebagai ketua Satgas BLBI ini mengungkap, saat ini anggaran satgas masih sangat kecil. Dia mengaku, anggaran baru berupa honor tim.

Adapun anggaran Satgas BLBI saat ini masuk di dalam anggaran Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI) DJKN Kemenkeu.

"Sehari-hari ada dalam PKNSI, masuk di situ. Cuma memang anggarannya itu masih kecil sifatnya hanya berupa honor tim," ucap Rio.

Baca juga: Daftar 159 Bidang Tanah Grup Texmaco yang Kembali Disita Satgas BLBI

Dihubungi terpisah, Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat DJKN Kemenkeu, Tri Wahyuningsih Retno Mulyani menyatakan, satgas memang belum ada anggaran khusus. Untuk itu, pihaknya bakal meminta anggaran kepada Sri Mulyani.

"Kalau soal anggaran, iya (akan meminta). Kan satgas harusnya ada anggaran. (satgas) itu belum ada anggaran khusus, baru di tahun 2022 ini kita ajukan," tandas Ani.

Baca juga: Pemerintah ke Pengemplang BLBI: Semua Tercatat, Semua Akan Dapat Giliran...