RAPBN 2024: Anggaran Transisi yang Rawan

MESKIPUN sudah merupakan acara tahunan, namun bagi pelaku, pengamat dan dunia usaha, besaran dan kebijakan APBN 2024 tetap penting untuk disimak.

Pemerintah mengusulkan RAPBN 2024 sebesar Rp 3.304,1 triliun. Usulan anggaran yang diajukan ke DPR itu meningkat sekitar 6 persen dari APBN perubahan 2023, yakni Rp 3.123,7 triliun.

RAPBN 2024 merupakan tahun terakhir masa jabatan Presiden Joko Widodo.

Masih belum jelas siapa yang menyusun RAPBN 2025 karena pemerintahan tahun depan akan dalam kondisi transisi dan pemerintah baru belum terbentuk.

RAPBN 2024 mengasumsikan pertumbuhan ekonomi 5,2 persen, sedikit di atas perkiraan resmi pertumbuhan tahun ini sebesar 5,1 persen. Inflasi diperkirakan sebesar 2,8 persen tahun depan, di bawah perkiraan tahun ini 3,1 persen.

Sasaran defisit anggaran 2024 adalah 2,29 persen dari PDB (produk domestik bruto) nominal, kurang lebih sama dengan outlook terbaru defisit tahun ini sebesar 2,28 persen.

Asumsi anggaran tampaknya cukup optimistis pada saat pertumbuhan global diperkirakan akan tetap lemah tahun depan. Di samping itu, inflasi global juga belum reda akibat geopolitik dan krisis pangan.

Presiden Jokowi meyakini bahwa RAPBN 2024 mampu menjawab gejolak ekonomi global, menjawab dinamika nasional, dan secara optimal mendukung prioritas pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Hal tersebut ditekankan dalam pidato anggaran tahunannya di depan parlemen, sehari menjelang peringatan kemerdekaan Indonesia.

Sayangnya tidak ada kebijakan fiskal yang khusus untuk 2024. Bagaimana menghadapi gejolak ekonomi global yang masih berlanjut.

Hanya digambarkan pentingnya ketahanan pangan dan energi serta membangun industri pertahanan yang kompetitif, di tengah gangguan rantai pasokan global akibat fragmentasi geopolitik.

Pemerintah mengusulkan alokasi Rp 108,8 triliun untuk ketahanan pangan demi menjaga kestabilan harga, meningkatkan hasil pertanian, dan lebih jauh mengembangkan program food estate pemerintah yang sedang berjalan.

Infrastruktur dianggarkan Rp 422,7 triliun, termasuk untuk proyek andalan, namun penuh dengan kontroversi, yakni membangun ibu kota baru di Pulau Kalimantan.

Pemerintah sebelumnya menargetkan pemindahan beberapa kantor pemerintahan ke Nusantara pada 2024.

Belanja yang jumbo adalah bidang Pendidikan. Anggaran Pendidikan 2024 diusulkan sebesar Rp 660,8 triliun untuk kualitas siswa, mahasiswa dan insan Pendidikan yang unggul dan siap pakai.