Percepat Transisi Energi, Indonesia Tetapkan Tiga Prioritas

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Nugraha mengatakan, percepatan transisi energi hijau di Indonesia menjadi hal yang harus segera dilakukan. Untuk melakukannya diperlukan kolaborasi dari banyak pihak, termasuk di dalamnya peran investor asing untuk mengoptimalisasi potensi energi hijau seperti salah satunya panas bumi.

“Indonesia mendorong upaya berkelanjutan dan kolaboratif untuk mempercepat transisi energi hijau. Ada tiga prioritas utama, yakni berinvestasi dan mengembangkan ekonomi hijau, memanfaatkan potensi ekonomi biru, serta mempercepat transformasi digital," kata Pahala di ASEAN Indo-Pacific Forum di Jakarta, yang disampaikan dalam siaran pers, Jumat (8/9/2023).

Pahala mengatakan, Indonesia memiliki kekayaan berlimpah dengan peluang investasi yang menjanjikan. Salah satunya adalah energi terbaharukan (EBT), seperti infrastruktur panas bumi, tenaga surya dan angin, dan tenaga ramah lingkungan.

Baca juga: Upaya PAMA Pelan-pelan Menuju Bisnis Energi Hijau

"Indonesia mempunyai potensi membangun 22 gigawatt tenaga panas bumi, 75 gigawatt tenaga tinggi, 6,6 gigawatt tenaga surya dan angin, serta 60,16 gigawatt tenaga ramah lingkungan," ujar mantan Wakil Menteri BUMN itu.

CEO PLN Darmawan Prasodjo dalam Diskusi Panel 1-AIPF 2023 mengungkapkan, kolaborasi dalam transisi energi merupakan kunci penting menyeimbangkan trilema energi, yaitu keamanan, keterjangkauan, dan keberlanjutan.

"Sebagai contoh, saat saya melelang tenaga surya pada tahun 2015, harganya 26 sen per kilowatt jam. Saat saya melelang angin pada tahun 2018, harganya 12 sen per jam per kilowatt jam. Saat ini, harga tenaga surya lima sen, angin hanya 5,5 sen. Jadi, apabila kita berbicara tentang energi bersih maka kita akan mendapatkan biaya yang murah, aman, dan bisa berkelanjutan," kata Darmawan.

Baca juga: Fokus Green Energy, SIG Tingkatkan Penggunaan Biomassa Menjadi 2,7 Juta Ton

Darmawan mengatakan, pihaknya berkomitmen dalam percepatan transisi energi bersih. Untuk itu, PLN terus mendorong pengurangan penggunaan pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTU).Tak hanya itu, Darmawan menekankan bahwa PLN akan mengembangkan ragam jenis energi bersih, mulai dari gas, hydro, hingga panas bumi untuk listrik di Indonesia.

"Saat ini, kami sedang mengurangi pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTU) dan sedang mengembangkan pembangkit listrik yang berasal dari gas, air, maupun panas bumi," kata dia.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian ESDM bersama pemerintah Inggris memperpanjang kerja sama program Menuju Transisi Energi Rendah Karbon Indonesia (Mentari). Kerja sama yang semula hingga 2024, kini diperpanjang menjadi hingga 2027.

Adapun untuk meningkatkan komitmen green energy, pemerintah Inggris menambah kucuran dana ke Indonesia sebesar Rp 135 miliar. Hal ini diharapkan mampu mendukung RI mencapai target emisi nol atau net zero emission (NZE).

Baca juga: Bahlil Tawarkan Energi Hijau, Menkeu Hong Kong: Infokan ke Kami Pasti Dibantu