Serba Salah Kelas Menengah

BERAPA persen penghasilan yang kamu butuhkan untuk mendapatkan seri iPhone terbaru? Mungkin saja pertanyaan tersebut cocok diajukan untuk mengetahui 'kelas' seseorang.

Setidaknya itulah yang terpikir tatkala membaca mengenai 'kelas menengah yang berisik'.

Kelas menengah menjadi fenomena menarik belakangan ini. Chatib Basri menulis tentang Chilean Paradox.

Pada 2019 lalu, terjadi kerusuhan besar di Chile yang hampir berujung revolusi. Padahal segala indikator makro Chile tengah bagus-bagusnya. Namun, hal tersebut tidak mampu menahan gejolak kegelisahan kelas menengah yang menjadi aktor kerusuhan tersebut.

Paradoks tersebut mungkin masih jauh bila dibayangkan akan terjadi di Indonesia. Meski yang perlu dicatat, kehadiran kelas menengah berisik itu sudah ada di Indonesia.

Tengok saja kehadiran mereka di berbagai media sosial, terutama X/Twitter. Hampir setiap hari ada hal yang dikritisi mengenai kegagalan pemerintah dalam mengatasi berbagai isu. Mereka seakan menjadi pengawal baru demokrasi untuk mencegah ketidakadilan terjadi di negeri ini.

Bedanya, Indonesia belum selesai dengan isu kelas bawah. Alasan itu bukan lantas membuat Pemerintah menutup mata pada isu-isu yang dibawa oleh kelas menengah.

Sebagai contoh, isu pendidikan masih punya pekerjaan rumah pada angka rata-rata lama sekolah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk Indonesia mencapai 9,13 tahun pada 2023. Angka ini membuat kita miris mengingat ada program wajib belajar 12 tahun (hingga SMA).

Di sisi lain, pendidikan juga memiliki isu pada kelas menengah, yakni akses terhadap perguruan tinggi. Biaya kuliah ditengarai semakin tinggi. Tuntutan terhadap akses beasiswa perguruan tinggi menjadi keniscayaan.

Pendidikan menjadi mandatory spending, sebesar 20 persen APBN harus dialokasikan ke fungsi pendidikan.

Namun, anggaran sebesar itu belum menunjukkan kondisi yang ideal. Hal ini menuntut pemerintah terkait untuk menyoroti masalah ini.

Apabila kita buka Google Scholar, lalu mengetikkan kata kunci analisis pengaruh belanja pendidikan terhadap berbagai hal, banyak penelitian yang muncul.

Kementerian Keuangan lewat Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai Regional Chief Economist turut melakukan kajian serupa.

Dalam kajian fiskal regional tahun 2023, misalnya, dilakukan analisis belanja pendidikan APBN dan APBD terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Dalam kondisi ceteris paribus, tentu pengaruhnya positif dan signifikan. Namun seperti penelitian Purnomoratih dan Ramadhani (2023), belanja APBD cenderung kontraproduktif karena dominan digunakan untuk belanja pegawai dan operasional.

Tentu, wilayah yang bisa disentuh secara normatif dalam belanja fungsi pendidikan adalah tentang efektivitas dan efisiensi alokasi dan bagaimana melakukan advisory terhadap pelaksanaan anggarannya.

Namun, sebenarnya secara kreatif, ada hal lain yang bisa dilakukan oleh Kementerian Keuangan, khususnya Ditjen Perbendaharaan.

Pertama, Dana Abadi Pendidikan. Hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) menjadi babak baru dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sejatinya, Keuangan Daerah adalah bagian dari Keuangan Negara dalam UU No. 17 Tahun 2003.

Namun dalam perjalanannya, hadir tafsir seolah-seolah Keuangan Negara dan Keuangan Daerah berjalan sendiri-sendiri.

UU HKPD menjadi jembatan yang diharapkan dapat menghubungkan keduanya dengan lebih baik. Dan yang menjadi salah satu pilar dalam UU HKPD adalah pembiayaan daerah, dengan Dana Abadi Daerah sebagai magnet.

Hal ini bisa dibilang karena kebiasaan pemerintah daerah memiliki SiLPA yang besar. Sehingga dalam hal SiLPA Daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukan Dana Abadi Daerah dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas Daerah yang harus dipenuhi. Dan sebaiknya, prioritas itu adalah bidang pendidikan.