Pemerintah Bebaskan PPh, Faisal Basri: Ini Bukan Soal Belanja-belanja

Kompas.com - 12/03/2020, 21:37 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana untuk menanggung pembayaran pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 atau pajak gaji karyawan selama enam bulan. Rencananya kebijakan tersebut bakal berlaku pada bulan April mendatang.

Namun demikian, ekonom senior Faisal Basri menilai kebijakan stimulus pemerintah tersebut tidak tepat sasaran. Sebab menurut dia, karyawan yang memiliki pendapatan tetap bukanlah pihak yang bakal terdampak langsung efek virus corona terhadap perekonomian.

"Apa Anda terdampak oleh virus corona ini? Sehingga Anda yang tadinya bayar pajak, gaji Anda dipotong, sekarang tidak? Kan enggak," ujar Faisal di Jakarta, Kamis (13/3/2020).

Baca juga: Redam Dampak Corona, Sri Mulyani Buka Peluang Tunda Pembayaran PPh 21

Lebih lanjut Faisal mengatakan, seharusnya insentif yang digelontorkan oleh pemerintah diberikan ke lapisan masyarakat bawah serta UMKM pariwisata yang pendapatannya berkurang akibat aktifitas perekonomian berkurang.

Meski dengan stimulus tersebut risiko konsumsi masyarakat anjlok bisa diantisipasi, namun Faisal menekankan pemerintah tidak seharusnya diskriminatif terhadap kelompok masyarakat yang tak mampu dalam membuat kebijakan.

"Iya (untuk konsumsi) tapi secara langsung kan enggak yang belanja belanja gitu kan. Bukan ini. Kan corona ini ada yang terdampak ada yang tidak, nah yang kita bantu yang terdampak. Kalau buat dorong belanja kasih aja uang satu juta-satu juta gitu, belanja," ujar dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan, pemerintah bakal menanggung pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Ini merupakan salah satu paket stimulus kebijakan pemerintah untuk mencegah perlambatan ekonomi lebih jauh akibat wabah virus corona. Dengan demikian, perusahaan atau karyawan tidak perlu memotong pajak penghasilannya.

"Pada dasarnya tadi disampaikan, paket stimulus fiskal terdiri dari beberapa hal yang saya sampaikan, mengenai PPh 21, yang akan ditanggung pemerintah untuk industri," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (11/3/2020).

Baca juga: Sah, Pemerintah Bakal Tanggung Pajak Gaji Karyawan Selama 6 Bulan

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gandeng Perusahaan Farmasi Inggris, Erick Thohir: Bio Farma Akan Kembangkan Obat Hemofilia

Gandeng Perusahaan Farmasi Inggris, Erick Thohir: Bio Farma Akan Kembangkan Obat Hemofilia

Whats New
Ini Kriteria Pemimpin Ideal Versi Sri Mulyani

Ini Kriteria Pemimpin Ideal Versi Sri Mulyani

Whats New
Kresna Life Minta Cabut Sanksi PKU, OJK: Berbahaya untuk Calon Nasabah Baru

Kresna Life Minta Cabut Sanksi PKU, OJK: Berbahaya untuk Calon Nasabah Baru

Whats New
Jadikan FABA Filler Pupuk NPK, Petrokimia Gresik Hemat Rp 7,4 Miliar

Jadikan FABA Filler Pupuk NPK, Petrokimia Gresik Hemat Rp 7,4 Miliar

Whats New
Inflasi Terus Meningkat, Mendagri: Memang Sudah Diprediksi...

Inflasi Terus Meningkat, Mendagri: Memang Sudah Diprediksi...

Whats New
OJK Sebut SWI Temukan 105 Pinjol Ilegal dan 18 Investasi Ilegal pada September 2022

OJK Sebut SWI Temukan 105 Pinjol Ilegal dan 18 Investasi Ilegal pada September 2022

Whats New
Pembangkit Batu Bara Beroperasi Lagi di Eropa, Harga Batu Bara Naik

Pembangkit Batu Bara Beroperasi Lagi di Eropa, Harga Batu Bara Naik

Whats New
Tren 'Startup' Gabungkan 'E-commerce' dan 'Online Travel Agent', Apa Manfaatnya?

Tren "Startup" Gabungkan "E-commerce" dan "Online Travel Agent", Apa Manfaatnya?

Whats New
Sri Mulyani Ungkap Ancaman Dunia Setelah Pandemi Covid-19

Sri Mulyani Ungkap Ancaman Dunia Setelah Pandemi Covid-19

Whats New
Luluh 'Rayuan' RI, Produsen Pipa Terbesar Belanda Tak Jadi Bangun Pabrik di Vietnam

Luluh "Rayuan" RI, Produsen Pipa Terbesar Belanda Tak Jadi Bangun Pabrik di Vietnam

Whats New
Jaga Harga Beras Stabil, Menhub Pastikan Kelancaran Distribusi Lewat Tol Laut

Jaga Harga Beras Stabil, Menhub Pastikan Kelancaran Distribusi Lewat Tol Laut

Whats New
Pabrik Bahan Baku Obat Kimia Farma Ditarget Mampu Tekan Impor hingga 20 Persen

Pabrik Bahan Baku Obat Kimia Farma Ditarget Mampu Tekan Impor hingga 20 Persen

Whats New
OJK Sebut IPO Blibli Masih Berlanjut, Bagaimana Statusnya?

OJK Sebut IPO Blibli Masih Berlanjut, Bagaimana Statusnya?

Whats New
OJK Terima 10.109 Aduan Masyarakat, Ini Sektor yang Paling Banyak Diadukan

OJK Terima 10.109 Aduan Masyarakat, Ini Sektor yang Paling Banyak Diadukan

Whats New
Salurkan Modal Usaha untuk UMKM, LandX Gandeng Moka

Salurkan Modal Usaha untuk UMKM, LandX Gandeng Moka

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.