Pemerintah Wanti-wanti Masyarakat Nekat Mudik Lewat Jalan Tikus

Kompas.com - 23/04/2020, 19:05 WIB
Ilustrasi SHUTTERSTOCKIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah meminta masyarakat untuk mematuhi aturan larangan mudik Lebaran 2020, yang mulai akan diterapkan pada tanggal 24 April 2020 tepat pukul 00.00 WIB.

Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan, pihaknya bersama Kepolisian RI telah menyiapkan pos pengecekan atau check point untuk mencegah terjadinya pelanggaran.

"Mulai malam nanti, masyarakat bersiap karena yang gunakan kendaaraan pribadi lewat tol akan ketemu check point dan akan ada pelarangan," kata dia dalam konferensi pers virtual, Kamis (23/4/2020).

Baca juga: Mulai Besok, Masyarakat Nekat Mudik Akan Disuruh Putar Balik

Adita juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mencoba menggunakan jalan alternatif atau jalan tikus untuk menghindari pengecekan.

Pasalnya, meskipun berhasil melewati check point keberangkatan, berbagai daerah di Indonesia juga sudah menyiapkan check point untuk mencegah masuknya masyarakat luar, khususnya yang berasal dari wilayah zona merah virus corona.

"Kalau bisa lewat jalan tikus, diharapkan siap juga karena belum tentu di daerah tujuan bisa lewat," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara itu Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi memastikan, pihaknya telah melakukan koordinasi bukan hanya dengan Polri, tetapi juga dengan berbagai pemerintah daerah untuk mengawasi jalur-jalur kecil yang berpotensi dilewati.

Baca juga: Sah, Larangan Mudik Berlaku Mulai 24 April Pukul 00.00 WIB

"Pos-pos itu kita buat secara berjenjang. Sudah kita buat di jalan tol, jalan provinsi, bahkan istilahnya jalan tikus sudah dibuat di tingkat kecamatan. Jadi mohon masyarakat mengurungkan niat untuk mudik," ucap Budi.

Sebagai informasi, bagi masyarakat yang masih kedapatan mencoba keluar atau masuk dari wilayah zona merah pada tanggal 24 April hingga 6 Mei 2020, akan diminta untuk kembali ke wilayah asal keberangkatan.

Setelah itu, mulai tanggal 7 Mei 2020, pemerintah akan memberikan sanksi dan denda penuh kepada masyarakat yang masih mencoba untuk mudik.

Adapun sanksi yang akan diberikan, rencananya mengacu ke Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Baca juga: Ada Larangan Mudik, Begini Cara Refund 100 Persen Tiket KAI via Online

Melalui aturan tersebut, masyarakat yang melanggar akan dikenakan sanksi paling berat yaitu kurungan penjara paling lama satu tahun dan atau denda maksimal Rp 100 juta. Hal ini mengacu kepada Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.