Pengusaha Minta Dilibatkan dalam Program Kartu Prakerja, Mengapa?

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengusaha minta dilibatkan pula dalam program-program pemerintah, salah satunya adalah program Kartu Prakerja.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Vokasi, dan Kesehatan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Sari Pramono menyarankan, agar penyusunan program pemerintah mestinya melibatkan pekerja dan pelaku usaha. Dengan demikian, hasilnya akan bermanfaat bagi pekerja dan pengusaha.

"Soal program Kartu Prakerja, seharusnya pemerintah melibatkan kita (pengusaha)," ujar Sari dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (12/5/2020).

Baca juga: Pengusaha Kritik Kompetensi Hasil Kursus Online Kartu Prakerja

Selain itu, lanjut Sari, pemerintah seharusnya juga melibatkan dunia usaha untuk memberi masukan terkait keterampilan pekerja yang dibutuhkan.

Menurut dia, perlu kecocokan antara pekerja dan dunia usaha.

"Meskipun keterampilan pekerja meningkat lewat program Kartu Prakerja, jika kompetensi itu tidak sesuai dengan yang kebutuhan pelaku usaha, pekerja tidak akan terserap," ucapnya.

Sari mengatakan, pekerja butuh kepastian untuk bisa bekerja kembali pasca pandemi virus corona (Covid-19) berlalu. Peluang tersebut yang semula diharapkan bisa diperoleh melalui program Kartu Prakerja.

Baca juga: Pengusaha Minta PSBB Dilonggarkan, Ini Alasannya

Namun, ternyata kelas pelatihan berbasis online untuk menambah kompetensi pekerja yang dikenai PHK akibat pandemi Covid-19 tidak memberi peluang penempatan kerja.

"Program Kartu Prakerja jika mau ada pelatihannya harus didasari dengan kompetensi. Kompetensi bisa untuk jadi pengusaha," terang Sari.

Menurutnya, tidak ada hubungan dan kesesuaian program tersebut dengan dunia usaha, terutama di tengah kondisi ekonomi yang saat ini sedang terpukul.

Penggodokan berbagai program dan kebijakan pemerintah seharusnya melibatkan masukan pekerja.

"Dengan demikian, kebutuhan pekerja bisa diidentifikasi dengan lebih tepat," katanya.