Pemerintah Targetkan 2023 Ekonomi RI Bisa Kembali Tumbuh 5 Persen

Kompas.com - 09/06/2020, 16:44 WIB
Ilustrasi pertumbuhan ekonomi THINKSTOCKSIlustrasi pertumbuhan ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menargetkan setidaknya pada tahun 2022 atau 2023 kondisi perekonomian Indonesia bisa kembali ke masa sebelum pandemi virus corona (Covid-19).

Tim Asistensi Menko Perekonomian Raden Pardede mengatakan, setidaknya pada tahun 2023 mendatang, pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah bisa kembali ke level normal di kisaran 5 persen.

"Kami katakan, dalam mendesain kebijakan ini, kita harus punya target. Di 2022 atau 2023, minimal kita harus kembali ke pertumbuhan 5 persen," jelas Raden dalam video conference, Selasa (9/6/2020).

Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Masa Pandemi 8 Negara, Indonesia Paling Tinggi

Seperti diketahui, akibat pandemi Covid-19 realisasi pertumbuhan ekonomi RI pada kuartal I-2020 tertekan cukup dalam, yaitu hanya tumbuh 2,97 persen. Angka tersebut lebih rendah dari kuartal IV-2019 yang sebesar 4,97 persen, dan jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal I tahun lalu yang sebesar 5,07 persen.

Raden pun mengatakan, kinerja perekonomian pada kuartal II tahun ini akan lebih tertekan dan kemungkinan bakal masuk ke zona negatif.

Namun demikian, pihaknya mengatakan pada tahun 2023 mendatang pemerintah bisa kembali meningkatkan kinerja ekonomi. Harapannya, angka kemiskinan dan pengangguran yang mengalami peningkatan bisa kembali ke level sebelum pandemi.

"Job creation kalau bisa juga kembali ke situ (level pre-Covid-19). Maka penciptaan lapangan kerja diharapkan bisa kembali ke 1,5 juta hingga 2juta pekerjaan nantinya," jelas Raden.

"Untuk kemiskinan juga harus kembali ke 9 persen. Sementara sekarang kita semua tahu pasti naik, baik kemiskinan dan pengangguran," ujar dia.

Baca juga: BI Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2020 di Bawah 2,3 Persen

Untuk itu, pemerintah bersama otoritas terkait pun telah menggelontorkan berbagai kebijakan untuk menyelamatkan perekonomian, baik dari sisi fiskal maupun moneter.

Pemerintah juga telah menaikkan anggaran penanganan Covid-19 dari Rp 405,1 triliun menjadi Rp 677,2 triliun. Dengan demikian anggarannya membengkak Rp 272,1 triliun atau sebesar 67 persen.

Lebih rinci, anggaran tersebut dialokasikan untuk kesehatan Rp 87,55 triliun, perlindungan atau jaring pengaman sosial masyarakat Rp 203,9 triliun, untuk pelaku UMKM Rp 123,46 triliun, serta dunia usaha Rp 120,61 triliun.

Terakhir, pemerintah juga mengguyur BUMN sebesar Rp 44,57 triliun dan dukungan untuk sektoral sera Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah sebesar Rp 97,11 triliun.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

373.745 Orang Masuk Daftar Hitam Kartu Prakerja, Ini Sebabnya

373.745 Orang Masuk Daftar Hitam Kartu Prakerja, Ini Sebabnya

Whats New
Menaker ke Pendemo UU Cipta Kerja: Kalau Tidak Puas, Bisa Digugat ke MK!

Menaker ke Pendemo UU Cipta Kerja: Kalau Tidak Puas, Bisa Digugat ke MK!

Whats New
7 Kota di Indonesia yang Dibangun Penjajah Belanda dari Nol

7 Kota di Indonesia yang Dibangun Penjajah Belanda dari Nol

Whats New
Omzet Anjlok Selama Pandemi, Aulia: Bersyukur Banget Dapat Bantuan dari Pak Presiden Ini...

Omzet Anjlok Selama Pandemi, Aulia: Bersyukur Banget Dapat Bantuan dari Pak Presiden Ini...

Smartpreneur
Milenial juga Bisa Beli Rumah Sendiri, Ikuti 4 Cara ini!

Milenial juga Bisa Beli Rumah Sendiri, Ikuti 4 Cara ini!

Earn Smart
Menaker Jamin UU Cipta Kerja Tetap Sejahterakan Buruh

Menaker Jamin UU Cipta Kerja Tetap Sejahterakan Buruh

Whats New
Kemenperin: Halal Bukan Karena Masalah Agama, Sekarang Jadi Fesyen

Kemenperin: Halal Bukan Karena Masalah Agama, Sekarang Jadi Fesyen

Whats New
Ulin Yusron, Influencer Jokowi yang Jadi Komisaris BUMN ITDC

Ulin Yusron, Influencer Jokowi yang Jadi Komisaris BUMN ITDC

Whats New
[POPULER MONEY] Cara Daftar BLT UMKM bagi yang Tak Punya Rekening | Luhut Geram Gantungan Baju Pun Impor

[POPULER MONEY] Cara Daftar BLT UMKM bagi yang Tak Punya Rekening | Luhut Geram Gantungan Baju Pun Impor

Whats New
Ada BLT UMKM Tahap II, Ini Syarat hingga Cara Mendapatkannya

Ada BLT UMKM Tahap II, Ini Syarat hingga Cara Mendapatkannya

Whats New
BPK Tanggapi Pernyataan Benny Tjokro dalam Persidangan Kasus Jiwasraya

BPK Tanggapi Pernyataan Benny Tjokro dalam Persidangan Kasus Jiwasraya

Whats New
DPR Sebut Kenaikan Cukai Bisa Tingkatkan Peredaran Rokok Ilegal

DPR Sebut Kenaikan Cukai Bisa Tingkatkan Peredaran Rokok Ilegal

Whats New
Mendag: Industri Halal Topang Kinerja Neraca Dagang Indonesia

Mendag: Industri Halal Topang Kinerja Neraca Dagang Indonesia

Whats New
Satgas PEN: Bergerak Bersama, Jangan Buang Waktu Pertentangkan Covid-19

Satgas PEN: Bergerak Bersama, Jangan Buang Waktu Pertentangkan Covid-19

Whats New
Perusahaan Asuransi Ini Jadi Tempat Kerja Terbaik di Asia

Perusahaan Asuransi Ini Jadi Tempat Kerja Terbaik di Asia

Work Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads X