Pertumbuhan Ekonomi yang Minus, dan Strategi Pemerintah Hadapi Resesi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja mengumumkan pertumbuhan ekonomi RI di kuartal II 2020 minus hingga 5,32 persen.

Secara kuartalan, ekonomi terkontraksi 4,19 persen dan secara kumulatif terkontraksi 1,26 persen.

Memang, pertumbuhan ekonomi negatif telah diprediksi oleh pemerintah hingga Bank Indonesia (BI) dan para pengamat. Namun, angka -5,32 persen lebih tinggi dari ekspektasi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Mantan Direktur Bank Dunia itu memprediksi ekonomi RI tertekan dengan batas bawah -5,1 persen dan titik tengah -4,3 persen. Begitu juga Bank Indonesia yang memprediksi ekonomi akan tersungkur di rentang 4,3 persen hingga 4,8 persen.

Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Minus 5,32 Persen, Sri Mulyani Sebut Sistem Keuangan Normal

"Jadi kita ekspektasi kuartal II itu kontraksi. Saya sampaikan di sini (rentang kontraksi antara) minus 3,5 persen sampai minus 5,1 persen. Titik poin (nilai tengah) minus 4,3 persen," ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Gedung DPR RI, Rabu (15/7/2020).

Konsumsi rumah tangga terjun bebas

BPS mencatat, semua komponen mengalami kontraksi sehingga Produk Domestik Bruto (PDB) RI negatif hingga -5,32 persen. Kontraksi terdalam tentu berasal dari komponen konsumsi rumah tangga, yang menjadi penopang PDB RI paling tinggi dan mendominasi.

Secara tahunan (year on year/yoy) konsumsi rumah tangga terkontraksi hingga -5,51 persen. Hanya ada 2 komponen yang masih mencatatkan pertumbuhan positif, yakni perumahan dan perlengkapan rumah tangga 2,36 persen; serta kesehatan dan pendidikan 2,02 persen.

Kontraksi yang terdalam adalah di sektor restoran dan hotel sebesar -16,53 persen; diikuti transportasi dan komunikasi -15,33 persen; pakaian, alas kaki, dan jasa perawatannya -5,13 persen; dan lainnya -3,23 persen.

Investasi/Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), yang menjadi penopang PDB kedua terbesar, juga terkontraksi 8,61 persen. Semua komponen terkontraksi, dengan yang terdalam di sektor kendaraan -34,12 persen; peralatan lainnya -26,09 persen; CBR -14,89 persen; mesin dan perlengkapannya -12,87 persen; dan produk kekayaan intelektual -11,46 persen.

Sementara itu, konsumsi pemerintah terkontraksi 6,90 persen. Kontraksi konsumsi pemerintah terjadi untuk penurunan realisasi belanja barang dan jasa, belanja pegawai turun, dan bansos masih naik 55,87 persen.