Pemerintah Bakal Gelontorkan Bansos untuk Pedagang Asongan hingga BLT Karyawan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kinerja perekonomian Indonesia cukup suram pada kuartal II-2020. Pasalnya, realisasi pertumbuhan ekonomi mencatatkan kontraksi dalam, yaitu minus 5,32 persen.

Angka tersebut jauh lebih dalam jika dibandingkan dengan proyeksi Bank Indonesia (BI) yang memperkirakan perekonomian bakal terkontraksi hingga 4,8 persen. Adapun pemerintah yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi bakal minus hingga 5,1 persen.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, seluruh komponen pendorong perekonomian mengalami kontraksi pada kuartal II tahun ini.

Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Negatif, Perlu Pembenahan Perlindungan Sosial

Kontraksi terdalam berasal dari komponen konsumsi rumah tangga. Padahal, konsumsi rumah tangga merupakan penopang utama Produk Domestik Bruto (PDB) RI.

Secara tahunan (year on year/yoy) konsumsi rumah tangga terkontraksi hingga 5,51 persen. Hanya ada dua komponen yang masih mencatatkan pertumbuhan positif, yakni perumahan dan perlengkapan rumah tangga 2,36 persen, serta kesehatan dan pendidikan 2,02 persen.

Kontraksi yang terdalam adalah di sektor restoran dan hotel sebesar minus 16,53 persen, diikuti transportasi dan komunikasi minus 15,33 persen, pakaian, alas kaki, dan jasa perawatannya minus 5,13 persen, serta sektor lainnya minus 3,23 persen.

Di sisi lain, konsumsi pemerintah yang seharusnya mampu menjadi pendorong kinerja perekonomian dengan anggaran penanganan pandemi virus corona (Covid-19) dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) nyatanya juga mengalami kontraksi hingga 6,9 persen.

Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Minus 5,32 Persen: Sekali Lagi, Tolong Kendalikan Pandeminya

Kontraksi konsumsi pemerintah terjadi untuk penurunan realisasi belanja barang dan jasa, belanja pegawai turun, dan bansos masih naik 55,87 persen.

Berharap tumbuh di Kuartal III 2020

Meski tertekan cukup dalam, pemerintah berharap kinerja kuartal III bisa lebih baik. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap pertumbuhan ekonomi kuartal III-2020 dan kuartal IV-2020 dapat berada di level positif.

"Untuk kuartal III, kita berharap growth minimal 0 persen dan positif 0,5 persen," katanya.

Sementara itu, untuk realisasi kuartal terakhir tahun ini diharapkan dapat tumbuh di kisaran 3 persen.

"Kalau terjadi keseluruhan pertumbuhan ekonomi 2020 diharapkan akan tetap terjaga pada zona positif, minimal 0 persen hingga 1 persen," ucapnya.

Namun demikian, dirinya tidak menutup kemungkinan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III mendatang kembali terkontraksi.

mengaku tidak menutup kemungkinan, realisasi pertumbuhan ekonomi Juli-September 2020 kembali berada di level negatif. Pasalnya, anjloknya kinerja berbagai sektor usaha pada kuartal II-2020, diproyeksi belum akan pulih dalam waktu dekat.

Baca juga: Gubernur BI: Industri Jasa Keuangan Masih Positif meski Pertumbuhan Ekonomi RI Minus

"Probabilitas (pertumbuhan ekonomi) negatif masih ada, karena penurunan sektor tidak bisa secara cepat pulih," katanya.

Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan mengatakan, meski mengalami pertumbuhan negatif, kontraksi ekonomi RI tidak jatuh dalam dibanding beberapa negara dunia.

Negara-negara yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi negatif lebih dalam, antara lain Amerika Serikat minus 9,5 persen di kuartal I 2020, China minus 6,8 persen di kuartal I 2020, dan negara-negara kawasan Eropa minus 11,9 persen di kuartal II 2020.

Selanjutnya, negara tetangga RI, yakni Singapura terkontraksi 12 persen, dan Meksiko terkontraksi -18,9 persen.

Namun, tentu saja, pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2020 mendatang jadi pertaruhan Indonesia bakal masuk jurang resesi atau sebaliknya.

"Di antara peer country, (kontraksi ekonomi) Indonesia tidak sedalam yang lain. Memang pertaruhannya bagi Indonesia adalah bagaimana kita di kuartal III terjadi recovery ataupun pembalikan," kata Airlangga.

Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi yang Minus, dan Strategi Pemerintah Hadapi Resesi

Strategi pemerintah

Untuk mendorong perekonomian, dari sisi konsumsi pemerintah tengah menggodok kebijakan untuk memberikan bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada karyawan swasta dengan gaji di bawah Rp 5 juta.

Bantuan tersebut akan diberikan kepada 13,8 juta pekerja non-PNS dan BUMN.

"Tujuan pemerintah menggelontorkan bantuan gaji tambahan ini adalah untuk mendorong konsumsi masyarakat. Hal ini penting untuk menggerakkan perekonomian dan mendorong pemulihan ekonomi,” ujar Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir, Kamis (6/8/2020).

Nantinya, fokus bantuan pemerintah kali ini akan menyasar pegawai swasta yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran di bawah Rp 150.000 per bulan atau setara dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan.

Baca juga: Erick Thohir: Bantuan Rp 600.000 untuk Para Pekerja Disalurkan September 2020

Menurut Erick, program stimulus ini tengah difinalisasi agar bisa dijalankan oleh Kementerian Ketenagakerjaan di September 2020 ini.

“Bantuan sebesar Rp 600.000 per bulan selama empat bulan akan langsung diberikan per dua bulan ke rekening masing-masing pekerja sehingga tidak akan terjadi penyalahgunaan,” kata pria yang juga menjabat Menteri BUMN itu.

Selain itu, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, pemerintah akan segera merilis program Bansos Produktif untuk penguatan permodalan usaha mikro dan ultra mikro yang belum tersentuh oleh lembaga pembiayaan.

Ia menyebutkan, untuk mendorong program itu pemerintah sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 28,8 triliun.

"Pemerintah sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 28,8 triliun untuk 12 juta pelaku usaha mikro dan ultra mikro yang masing-masing mendapat modal usaha Rp 2,4 juta," ujarnya dalam siaran resmi yang diterima Kompas.com, Kamis (6/8/2020).

Perbaikan kebijakan penanganan pandemi jadi kunci

Namun demikian, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J Rachbini menilai, perbaikan kondisi perekonomian hanya bisa tercapai jika pemerintah mampu menelurkan kebijakan untuk menekan angka persebaran pandemi.

Jika hal tersebut tidak dilakukan, kebijakan stimulus yang telah digelontorkan tidak akan mampu menggenjot kinerja perekonomian di kuartal III mendatang.

Baca juga: Ekonom Senior Indef Yakin RI Bakal Masuk Jurang Resesi

Bahkan menurutnya, kondisi perekonomian pada kuartal III mendatang bakal kembali masuk ke dalam zona negatif.

"Saya yakin kuartal III masuk resesi dan IV masuk lebih jauh lagi apabila penanganan seperti ini," ujarnya dalam video conference, Kamis (6/8/2020). Selain itu, kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam program PEN seharusnya dapat digiatkan.

Namun, alih-alih memerbaiki kondisi perekonomian, anggaran PEN yang sebesar Rp 695 triliun tersebut hingga saat ini serapannya masih kecil.

"Ternyata fungsi pemerintah menahan pertumbuhan minus ini tidak berjalan, justru pemerintah menjadi sumber kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi negatif," kata dia.

Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Minus 5,32 Persen, Sri Mulyani Sebut Sistem Keuangan Normal

Peran pemerintah dinilai tidak membantu karena dari 17 lapangan usaha yang mendorong perekonomian, hampir semuanya merosot dan tumbuh minus. Bahkan sektor yang paling naik seperti informasi dan telekomunikasi tidak sebesar yang diharapkan.

"Jadi penyelamat utama, pilar utama yang harusnya berfungsi ternyata tidak berfungsi, justru pilar utama di pemerintah ambruk dan ini sama persis dengan dinamika kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi pandemi. Jadi ekonomi akan lebih jauh tumbuh negatif," jelasnya.

Hal yang sama juga disampaikan Ekonom Indef Tauhid Ahmad. Ia menilai di kuartal III perekonomian akan kembali minus jika pemerintah tidak kerja cepat. Terutama dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat miskin serta ketepatan sasaran.

"Kalau kuartal III minus maka akan resesi dan jika berlanjut kuartal IV minus maka perekonomian akan depresi," tegasnya.