Tingkatkan Rasio Pajak, Sri Mulyani: Kami Tidak Dapat Melakukannya Sendiri...

Kompas.com - 17/09/2020, 13:33 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Rabu (26/2/2020). KOMPAS.COM/MUTIA FAUZIAMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Rabu (26/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pentingnya kerja sama internasional untuk bisa meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Bendahara Negara itu menjelaskan, Indonesia sebagai salah satu negara dengan rasio pajak yang rendah perlu melakukan reformasi perpajakan. Pasalnya, masih banyak perusahaan yang melakukan penghindaran dan penggelapan pajak.

Menurut dia, Indonesia harus bisa meningkatkan pendapatan negara yang bersumber dari dalam negeri atau Domestic Resource Mobilisation (DMR). Namun, hal itu tidak bisa dilakukan sendiri.

Baca juga: Sri Mulyani: Meski Banyak Harapan soal Vaksin, Butuh Waktu Lama bagi Ekonomi untuk Pulih

"Mobilisasi sumber daya domestik penting dalam proses pembangunan di banyak negara yang juga menjadi anggota ADB (Bank Pembangunan Asia). Juga termasuk Indoensia sebagai negara anggota," kata Sri Mulyani di webinar ADB, Kamis (17/9/2020).

"Kami mereformasi pajak untuk meningkatkan tax ratio yang rendah, tetapi kami tidak dapat melakukannya sendiri," jelas dia.

Sri Mulyani menjelaskan, perekonomian Indonesia yang terbuka bisa menjadi celah bagi perusahaan untuk mengindari pajak.

Menurut dia, perekonomian Indonesia yang terbuka membuka kesempatan bagi berbagai perusahaan yang bisa beroperasi lintas negara. Di sisi lain, Indonesia kaya akan sumber daya alam dan tersebar di wilayah yang luas.

"Dan itu membuka peluang untuk penghindaran pajak dan penggelapan pajak," tambahnya.

Sebagai informasi, berdasarkan data ADB pada 2018, rata-rata rasio pajak di negara Asia masih lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Rata-rata rasio pajak OECD mencapai 24,9 persen, sementara negara berkembang di Asia sebesar 17,6 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Baca juga: Tingkatkan Tax Ratio, Menkeu Ingin Bayar Pajak Lebih Mudah dari Beli Pulsa

Rasio pajak terendah berada di Asia Tenggara, dengan rata-ratanya sebesar 14,8 persen. Begitu juga dengan Asia Selatan yang rata-rata rasio pajaknya hanya 15,3 persen.

Di Indonesia sendiri, Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah sudah mulai melakukan reformasi pajak demi meningkatkan rasio pajak. Misalnya, Indonesia selalu kooperatif membahas reformasi pajak pada pertemuan yang diinisiasi IMF, Bank Dunia, dan OECD.

“Indonesia juga terus bersiap memerangi praktik penggerusan basis pajak dan pengalihan laba/base erosion and profit shifting (BEPS), serta menjalin banyak kerja sama persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) untuk mencegah penghindaran pajak karena Indonesia menganut ekonomi terbuka,” ucap dia.

Baca juga: Meski PSBB, Sri Mulyani Tegaskan Tak Akan Tambah Alokasi Buat Bansos



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenal Arti Leasing dan Bedanya dengan Kredit

Mengenal Arti Leasing dan Bedanya dengan Kredit

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Sedarah tapi Saling Cemburu | Pandangan Keliru tentang Anak Sulung | Puncak Sibling Rivalry Ada pada Pembagian Harta Warisan

[KURASI KOMPASIANA] Sedarah tapi Saling Cemburu | Pandangan Keliru tentang Anak Sulung | Puncak Sibling Rivalry Ada pada Pembagian Harta Warisan

Rilis
Menhub Ingin Kendaraan Listrik Jadi Kebutuhan Massal

Menhub Ingin Kendaraan Listrik Jadi Kebutuhan Massal

Rilis
Update 10 Sekolah Ikatan Dinas Favorit: STIS dan STAN Banjir Peminat

Update 10 Sekolah Ikatan Dinas Favorit: STIS dan STAN Banjir Peminat

Whats New
Pemerintah Minta Pekerja Swasta Tidak Mudik Lebaran

Pemerintah Minta Pekerja Swasta Tidak Mudik Lebaran

Whats New
Deposito Nasabah Bank Mega Syariah Rp 20 Miliar Raib, Ini Kronologinya

Deposito Nasabah Bank Mega Syariah Rp 20 Miliar Raib, Ini Kronologinya

Whats New
Simak Proyeksi IHSG Pekan Depan

Simak Proyeksi IHSG Pekan Depan

Earn Smart
Ada Relokasi VMS, Jasa Marga Lakukan Buka Tutup Jalan Tol Jakarta-Cikampek

Ada Relokasi VMS, Jasa Marga Lakukan Buka Tutup Jalan Tol Jakarta-Cikampek

Whats New
Tutup Bisnis Perbankan Ritel, Ini Nasib Nasabah dan Karyawan Citigroup

Tutup Bisnis Perbankan Ritel, Ini Nasib Nasabah dan Karyawan Citigroup

Whats New
Formasi CPNS 2021 Ini Bisa Diikuti Pelamar Usia 40 Tahun

Formasi CPNS 2021 Ini Bisa Diikuti Pelamar Usia 40 Tahun

Whats New
[TREN FOODIE KOMPASIANA] Bikin Risol Mayo, Bisa untuk Camilan Buka Puasa, Loh! | Resep Pastel Tutup Klasik, Lezat dan Bergizi!

[TREN FOODIE KOMPASIANA] Bikin Risol Mayo, Bisa untuk Camilan Buka Puasa, Loh! | Resep Pastel Tutup Klasik, Lezat dan Bergizi!

Rilis
Menhub Terus Upayakan Kendaraan Listrik Jadi Kebutuhan Massal

Menhub Terus Upayakan Kendaraan Listrik Jadi Kebutuhan Massal

Whats New
Petani di Jawa Timur Rasakan Banyak Manfaat dari Kartu Tani

Petani di Jawa Timur Rasakan Banyak Manfaat dari Kartu Tani

Whats New
Pengertian Zakat, Hukum, Jenis, dan Cara Menghitungnya

Pengertian Zakat, Hukum, Jenis, dan Cara Menghitungnya

Spend Smart
Partisipasi Telkom di Hannover Messe 2021 Dukung Kedaulatan Digital Indonesia

Partisipasi Telkom di Hannover Messe 2021 Dukung Kedaulatan Digital Indonesia

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X