Ini Temuan Kejanggalan Ekspor Benih Lobster di Bengkulu

Kompas.com - 04/12/2020, 08:43 WIB
salah satu nelayan lobster Bahri KOMPAS.COM/IDHAM KHALIDsalah satu nelayan lobster Bahri

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Bengkulu Sri Hartati mengungkap sebanyak tiga juta ekor benur (benih lobster) asal Provinsi Bengkulu telah diekspor selama enam bulan terakhir.

"Saya tidak ingat persisnya tetapi angkanya hampir tiga juta ekor dan data itu kami peroleh dari aplikasi e-lobster dan dari Karantina ikan," kata dia dilansir dari Antara, Jumat (4/12/2020).

Menurut dia, ekspor benih lobster itu sebagian besar merupakan hasil tangkapan nelayan di Kabupaten Kaur dan sebagian lagi dikumpulkan dari nelayan di Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu dan beberapa kabupaten lainnya.

Namun, tambah dia, benih lobster itu tidak diekspor langsung dari Provinsi Bengkulu melainkan melalui Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Baca juga: Ditanya soal Ekspor Benih Lobster, Ini Kata Syahrul Yasin Limpo

Sri mengaku tidak mengetahui ada berapa banyak perusahaan eksportir yang melakukan kegiatan usaha pengumpulan benur di Provinsi Bengkulu.

Ini karena mereka tidak melakukan pengurusan izin di pemerintah provinsi melainkan langsung ke pemerintah kabupaten dimana benur itu dikumpulkan.

Akibatnya, DKP Provinsi Bengkulu kesulitan melakukan pengawasan karena tidak berwenang menerbitkan surat keterangan asal benih (SKAB) yang menjadi salah satu syarat perusahaan eksportir bisa melakukan pengumpulan benih lobster.

"Jadi kabupaten yang mengeluarkan SKAB sehingga kami tidak tahu ada berapa banyak eksportir benur yang masuk ke Provinsi Bengkulu ini," ucap Sri.

Baca juga: Hadapi Tuduhan Ekspor Benur, Keponakan Prabowo Tunjuk Hotman Paris

Selain itu, minimnya anggaran juga menjadi kendala pihaknya tidak melakukan pengawasan untuk memastikan agar pengumpulan benih lobster itu tidak dilakukan secara besar-besaran dan tetap mematuhi Peraturan Menteri KKP nomor 12 tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting dan rajungan.

Padahal, kata Sri, ada banyak praktik ekspor benur di Bengkulu yang tidak sesuai dengan yang diatur oleh Permen KKP nomor 12 tahun 2020 tersebut. Salah satunya seperti perusahaan eksportir tidak membuat tempat budidaya benur.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X