Kemenkeu: Piutang Negara di Kementerian/Lembaga dan Pemda Capai Rp 75,13 Triliun

Kompas.com - 04/12/2020, 17:24 WIB
Ilustrasi Shutterstock/Pepsco StudioIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu mencatat, piutang negara hingga hingga saat ini tercatat Rp 75,3 triliun.

Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain DJKN Lukman Effendi mengatakan, piutang tersebut meliputi 59.514 Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) yang terdapat pada Kementerian/Lembaga (K/L) serta pemerintah daerah.

"Ini sumbernya bisa dari K/L hingga pemda. Jumlahnya sekitar Rp 75,3 triliun yang kita urus saat ini, dari berkasnya 59.000 berkas kasus piutang negara," ujar dia dalam media briefing mengenai Piutang Negara secara virtual, Jumat (4/12/2020).

Baca juga: DJKN Minta Kementerian Optimal Tagih Piutang Negara

Untuk mempercepat penyelesaian masalah tersebut, pemerintah melakukan transformasi terhadap tata kelola piutang negara. Hal tersebit tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian/Lembaga (K/L), Bendahara Umum Negara (BUN) dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Melalui aturan tersebut, pemerintah memberikan batasan pada piutang negara yang boleh diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

“Yaitu, piutang yang besarnya di atas Rp 8 juta,” jelasnya.

Dengan demikian, PUPN atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) tidak lagi terfokus untuk menyelesaikan berkas piutang negara yang relatif kecil, yang sebenarnya dapat diselesaikan sendiri oleh K/L selaku pemilik piutang. Sehingga PUPN dapat lebih fokus kepada piutang negara yang jumlahnya lebih besar.

Tidak hanya terbatas mengenai Pengurusan Piutang Negara pada PUPN, PMK 163/2020 juga mengatur soal Pengelolaan Piutang Negara pada K/L, yaitu kegiatan penatausahaan, penagihan, penyerahan dan pengurusan oleh PUPN, penyelesaian, serta pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pertanggungjawaban.

"Sebagai pemilik piutang, K/L dinilai lebih mengenali seluk-beluk histori piutang yang ada sehingga dapat lebih efektif mengejar penyelesaian piutang oleh debitur," jelas Efendi .

Oleh karena itu, DJKN memberikan batasan terkait kriteria piutang negara yang dapat diserahkan pengurusannya oleh K/L kepada PUPN.

Beberapa terobosan dapat diupayakan oleh K/L terkait penagihan piutang negara, antara lain restrukturisasi, kerjasama penagihan, parate eksekusi, crash program, gugatan ke Pengadilan Negeri, dan penghentian layanan. Effendi mengatakan, seluruh upaya tersebut akan didampingi oleh Kementerian Keuangan dan DJKN dengan dukungan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kepada K/L, serta rekonsiliasi data secara rutin.

"Dengan diterbitkannya PMK 163/2020, DJKN turut bermaksud untuk meningkatkan kinerja PUPN dalam mengurus piutang negara yang memiliki jumlah signifikan, dengan memaksimalkan berbagai upaya dalam pendekatan eksekusi ataupun non-eksekusi yang menjadi tugas dan kewenangan PUPN," ucap dia.

Baca juga: Ada Piutang Negara Rp 358,5 Triliun di Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Erick Thohir: Gasifikasi Batu Bara Beri Nilai Tambah untuk Perekonomian Nasional

Erick Thohir: Gasifikasi Batu Bara Beri Nilai Tambah untuk Perekonomian Nasional

Whats New
Terus Merosot, Harga Bitcoin Sudah Turun Hampir 50 Persen dari Level Tertinggi

Terus Merosot, Harga Bitcoin Sudah Turun Hampir 50 Persen dari Level Tertinggi

Earn Smart
Kasus Omicron Meningkat, Pembelajaran Tatap Muka Tetap Dilaksanakan

Kasus Omicron Meningkat, Pembelajaran Tatap Muka Tetap Dilaksanakan

Whats New
Menteri Teten: Kacang Koro Pedang Jadi Alternatif Atasi Ketergantungan Impor Kedelai

Menteri Teten: Kacang Koro Pedang Jadi Alternatif Atasi Ketergantungan Impor Kedelai

Whats New
Rencana Buyback Saham BRI Diyakini Tidak Pengaruhi Kondisi Keuangan Perseroan

Rencana Buyback Saham BRI Diyakini Tidak Pengaruhi Kondisi Keuangan Perseroan

Whats New
KPPU Sarankan Pemerintah Cabut Regulasi yang Menghambat Industri Minyak Goreng

KPPU Sarankan Pemerintah Cabut Regulasi yang Menghambat Industri Minyak Goreng

Whats New
Sri Mulyani: Enggak Mungkin Saya Sembunyikan Utang...

Sri Mulyani: Enggak Mungkin Saya Sembunyikan Utang...

Whats New
Perpres Kewirausahaan Terbit, Wirausaha Bakal Dapat Banyak Kemudahan dan Insentif

Perpres Kewirausahaan Terbit, Wirausaha Bakal Dapat Banyak Kemudahan dan Insentif

Whats New
Bandara Halim Akan Tutup Sementara, Penerbangan Lion Air Group Dipindah ke Bandara Soetta

Bandara Halim Akan Tutup Sementara, Penerbangan Lion Air Group Dipindah ke Bandara Soetta

Whats New
Mengenal Status Tenaga Honorer yang Akan Dihapus mulai 2023

Mengenal Status Tenaga Honorer yang Akan Dihapus mulai 2023

Whats New
IHSG Turun ke Level 6.655,16, Saham-saham Bank Kecil Melemah

IHSG Turun ke Level 6.655,16, Saham-saham Bank Kecil Melemah

Whats New
Luhut: 'Travel Bubble' Dievaluasi Tiap Minggu, Kalau Tidak Bagus Kita Setop

Luhut: "Travel Bubble" Dievaluasi Tiap Minggu, Kalau Tidak Bagus Kita Setop

Whats New
BRI Berencana Buyback Saham Sebesar Rp 3 Triliun, Ini Alasannya

BRI Berencana Buyback Saham Sebesar Rp 3 Triliun, Ini Alasannya

Whats New
Ini Target Produksi Komoditas Utama Pertanian Selama 2022

Ini Target Produksi Komoditas Utama Pertanian Selama 2022

Whats New
Tahun 2022, HAIS Targetkan Pertumbuhan Usaha Kargo hingga 10 Persen

Tahun 2022, HAIS Targetkan Pertumbuhan Usaha Kargo hingga 10 Persen

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.