Kualitas Hidup DKI Jakarta Tertinggi, Terendah Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan indeks pembangunan manusia (IPM) manusia berada di level 71,94 persen. Angka tersebut hanya meningkat tipis, yakni 0,03 persen dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 71,92 persen.

Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan bila dilihat berdasarkan provinsi, DKI Jakarta tercatat memiliki IPM tertinggi yakni 80,77. IPM DKI tersebut lebih tinggi dibanding dari rata-rata nasional.

Kemudian diikuti Yogyakarta yang sebesar 79,97 dan Kalimantan Timur 76,24.

Baca juga: Pengeluaran Per Kapita Susut, Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia RI Melambat

Sementara provinsi dengan IPM terendah yakni Papua yaitu 60,44, Papua Barat di 65,19, dan Nusa Tenggara Timur di level 66,11.

"PR yang perlu dipecahkan bersama ke depan adalah masih ada disparitas IPM yang tinggi di provinsi dan kabupaten/kota. Misalnya, di DKI Jakarta 80-an, tapi di Papua 60-an," ujar dia ketika memberikan keterangan pers secara virtual, Selasa (15/12/2020).

Namun demikian, Suhariyanto menjelaskan pada tahun 2020 ini tidak ada lagi provinsi yang masuk dalam kategori IPM rendah.

Berdasarkan catatan BPS, DKI Jakarta sebagai satu-satunya provinsi dengan status capaian pembangunan manusia yang sangat tinggi, yakni di atas atau sama dengan 80.

Sementara jumlah provinsi dengan status capaian pembangunan manusia yang tinggi atau di kisaran 70 hingga 80 pada tahun 2020 adalah sebanyak 22 dan dengan status sedang atau di kisaran 60 dan 70 sebanyak 11.

Baca juga: Kesenjangan Indeks Pembangunan Manusia Antar-Daerah Tinggi

"Sejak tahun 2018, tidak ada lagi provinsi dengan status pembangunan manusia rendah setelah IPM Provinsi Papua meningkat statusnya dari rendah menjadi sedang," jelas BPS.

Untuk diketahui, Indeks pembangunan manusia mengukur kualitas hidup manusia yang dilihat dari kualitas kesehatan, pendidikan dan pengeluaran per kapita per tahun.

IPM dipakai untuk mengukur seberapa jauh program pembangunan yang telah dilakukan pemerintah untuk dapat meningkatkan kualitas hidup manusianya.

Sebelumnya, Suhariyanto juga sempat mengungkapkan lambatnya pertumbuhan IPM tahun ini disebabkan oleh penurunan nilai pengeluaran per kapita masyarakat akibat adanya pandemi Covid-19.

BPS mencatat, pengeluaran per kapita masyarakat Indonesia pada tahun 2020 ini sebesar Rp 11,01 juta. Jumlah tersebut turun 2,53 persen bila dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 11,3 juta.

"Covid ini menyebabkan banyak masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan sehingga bisa dilihat pengeluaran per kapita turun," ujar dia.