Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Serikat Pekerja Kereta Api Tolak Rencana MRT Caplok Saham KCI

Kompas.com - 12/01/2021, 18:40 WIB
Rully R. Ramli,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA) menolak aksi korporasi PT MRT Jakarta yang akan mengakuisisi 51 persen saham PT Kereta Commuter Indonesia atau KCI dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.

“Integrasi yes, akuisisi no,” tulis SPKA dalam keterangan tertulis, Selasa (12/1/2021).

Rencana akuisisi tersebut dinilai SPKA berpotensi merusak sistem transportasi perkeretaapian yang sudah mapan baik terintegrasi dalam satu kesatuan sistem.

Menurut mereka, integrasi perkeretaapian dapat dilakukan tanpa perlu adanya proses akuisisi.

“Menjadikan terpecah berpetak-petak hanya karena alasan kewenangan,” tulis SPKA.

Baca juga: Pengunjung Restoran Kian Dibatasi Selama PPKM, Begini Keluh Kesah Pengusaha

Oleh karenanya, SPKA merekomendasikan kepada pihak-pihak terkait dan manajemen KAI untuk menolak aksi korporasi MRT Jakarta yang merupakan BUMD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Sangat ironis sekali jika dari akuisisi saham ini, BUMD mendapat porsi yang lebih besar ketimbang BUMN. Idealnya BUMN mendapat porsi saham mayoritas daripada BUMD. Karena BUMN lebih elastis dalam pengembangannya bisnis secara nasional,” tutur SPKA.

Selain itu, SPKA juga menyayangkan, apabila saham mayoritas KCI dipegang oleh perusahaan seusia MRT.

“KAI lebih berpengalaman dalam pengelolaan moda transportasi berbasis rel dan memiliki lintas operasional yang lebih panjang dan komplek,” tulis SPKA.

Baca juga: 3 Instruksi Jokowi ke Menhub soal Jatuhnya Sriwijaya Air SJ 182

Sebelumnya diberitakan, MRT Jakarta akan mengakuisisi 51 persen kepemilikan saham KAI di KCI.

Sementara KAI nantinya hanya memiliki porsi saham sebesar 49 persen.

"Sehingga MRT akan mendapat kepemilikan 51 persen pada KCI dan sisanya 49 persen akan dimiliki oleh PT KAI," ucap Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar dalam Forum Diskusi Virtual, Kamis (10/12/2020).

Pemprov DKI Jakarta sendiri menyiapkan pagu anggaran sebesar Rp 1,7 triliun. Namun William belum bisa memastikan nilai dari keseluruhan saham.

Baca juga: Sandiaga Uno Temui Sri Mulyani, Ini yang Dibahas

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

5 Daerah di Jawa Timur dengan UMR 2024 Tertinggi, Ini Rinciannya

5 Daerah di Jawa Timur dengan UMR 2024 Tertinggi, Ini Rinciannya

Whats New
BTN Targetkan Spin Off BTN Syariah Rampung pada Semester II 2024

BTN Targetkan Spin Off BTN Syariah Rampung pada Semester II 2024

Whats New
5 Penyebab Orang Memilih Berganti Karier, Tak Senang hingga Tantangan

5 Penyebab Orang Memilih Berganti Karier, Tak Senang hingga Tantangan

Work Smart
IHSG Diprediksi Menguat di Awal Pekan, Ini Rekomendasi Sahamnya

IHSG Diprediksi Menguat di Awal Pekan, Ini Rekomendasi Sahamnya

Earn Smart
Anak Buah Sri Mulyani Bantah Tudingan Bea Cukai Persulit Barang Masuk TKI

Anak Buah Sri Mulyani Bantah Tudingan Bea Cukai Persulit Barang Masuk TKI

Whats New
[POPULER MONEY] Cara Menukar Uang Logam Rp 1.000 yang Ditarik BI | Jawaban Anies Soal Urgensi Bangun IKN

[POPULER MONEY] Cara Menukar Uang Logam Rp 1.000 yang Ditarik BI | Jawaban Anies Soal Urgensi Bangun IKN

Whats New
Cara Bayar Iuran BPJS Kesehatan di ATM BRI, BNI, BCA, dan Mandiri

Cara Bayar Iuran BPJS Kesehatan di ATM BRI, BNI, BCA, dan Mandiri

Spend Smart
Cara Bayar Tagihan IndiHome lewat DANA, GoPay, OVO, dan LinkAja

Cara Bayar Tagihan IndiHome lewat DANA, GoPay, OVO, dan LinkAja

Spend Smart
Simak Perbedaan ATM Link dan ATM Bersama

Simak Perbedaan ATM Link dan ATM Bersama

Whats New
PTPN III Resmi Bentuk 2 Sub Holding, Gabungan dari 13 Perusahaan

PTPN III Resmi Bentuk 2 Sub Holding, Gabungan dari 13 Perusahaan

Whats New
Apa yang Terjadi Kalau Masyarakat Tak Lakukan Pemadanan NIK dan NPWP?

Apa yang Terjadi Kalau Masyarakat Tak Lakukan Pemadanan NIK dan NPWP?

Whats New
Di Tengah Perlambatan, Pekerja Digital Perlu Tingkatkan Ketrampilan

Di Tengah Perlambatan, Pekerja Digital Perlu Tingkatkan Ketrampilan

Work Smart
BRI Buka Lowongan Kerja hingga 8 Desember 2023, Simak Kualifikasinya

BRI Buka Lowongan Kerja hingga 8 Desember 2023, Simak Kualifikasinya

Work Smart
Tingkatkan Pembiayaan Hijau, BSI Gandeng 3.300 Pengembang

Tingkatkan Pembiayaan Hijau, BSI Gandeng 3.300 Pengembang

Whats New
Menko Airlangga: Transformasi Digital pada Healthtech Industry jadi Kunci Manfaatkan Momentum Bonus Demografi

Menko Airlangga: Transformasi Digital pada Healthtech Industry jadi Kunci Manfaatkan Momentum Bonus Demografi

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com