Imbangi DP 0 Persen, REI Minta Bank Turunkan Suku Bunga KPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pengembang Real Estate Indonesia (REI) meminta perbankan menurunkan suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) seiring dengan kebijakan kelonggaran LTV/FTV paling tinggi 100 persen alias DP 0 persen untuk KPR.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP REI Royzani Sjachril berharap, penurunan bunga bisa mendekati bunga KPR berskema FLPP sebesar 7-8 persen dalam jangka waktu/tenor cicilan yang lebih lama.

"Kita berharap bunganya bisa diturunkan. BI-7DRRR sudah turun tapi kok bunga KPR enggak turun serta merta? Atau kredit konstruksi belum turun. kita berharap bisa mendekati bunga perumahan FLPP," kata Royzani dalam Mortgage Forum secara virtual, Jumat (19/2/2021).

Baca juga: Ramai-ramai Menanti Layanan GeNose di Bandara

Royzani menuturkan, penurunan suku bunga akan berpengaruh pada permintaan kredit dan rumah yang seret akibat pandemi Covid-19. Tercatat permintaan real estate turun dari 5,4 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi 2,3 persen (yoy).

Beruntung, penurunan tidak sampai level kontraksi lantaran ditopang oleh program Satu Juta Rumah yang digagas pemerintah.

Karena itu, sebanyak 80 persen pengembang yang tergabung dalam REI membangun rumah subsidi atau mengalihkan rumah komersial menjadi subsidi agar bisa tetap bertahan di tahun lalu.

"Alhamdulillah masih mengangkat sektor real estate. Pasar perumahan, rumah sewa, dan ritel turun karena pangsa pasarnya (drop saat pandemi)," ungkap Royzani.

Tak cuma suku bunga, REI meminta bank agar membuka akses kredit perumahan kepada semua segmen, tak hanya berputar pada ASN, TNI/Polri, karyawan BUMN, dan karyawan swasta dengan penghasilan tetap.

Padahal menurutnya, banyak wiraswasta yang pelaku usaha di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berpenghasilan memadai dan ingin memiliki rumah.

Baca juga: Elon Musk Sebut Bitcoin Sedikit Lebih Baik dari Uang Tunai, Mengapa?

"Kita berharap perbankan lebih welcome kepada yang bukan fix income yang bisa diserap. Karena banyak end user (seperti) UMKM, wiraswasta di sektor itu yang ingin ambil properti," jelas dia.

Lalu, pihaknya ingin Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan bank syariah juga diberikan kesempatan untuk menyalurkan KPR. Sebab BPD dianggap lebih mengetahui daerah masing-masing dibanding bank-bank berskala nasional.

"Kita juga berharap perbankan memberikan kesempatan kepada perbankan syariah dalam KPR dan konstruksinya. karena dari sisi properti syariah banyak diminati masyarakat dan lebih tumbuh di tahun 2020," pungkasnya.