Menaker Sebut Pembahasan PP Cipta Kerja Tak Bisa Puaskan Semua Pihak

Kompas.com - 05/03/2021, 06:29 WIB
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memberikan sambutan webinar daring K3 Nasional di Jakarta, Senin (15/2/2021). Dokumentasi Humas Kementerian KetenagakerjaanMenteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memberikan sambutan webinar daring K3 Nasional di Jakarta, Senin (15/2/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertujuan menciptakan keseimbangan iklim ketenagakerjaan bagi tenaga kerja serta para pengusaha untuk lebih baik.

Selain itu, kata Ida, dalam pembahasan PP Cipta Kerja mungkin tidak bisa memuaskan semua pihak.

Namun, pemerintah berupaya mengakomodir semua kepentingan stakeholder ketenagakerjaan.

Baca juga: CSIS: Kartu Prakerja dan RUU Cipta Kerja Saling Melengkapi

"Hal ini saya harap dapat dipahami, karena pemerintah juga harus menjaga keseimbangan dan mencari jalan tengah dari permasalahan lainnya yang berkaitan dengan keempat Peraturan Pemerintah tersebut," kata Ida melalui keterangan tertulis, Kamis (4/3/2021).

Menteri dari Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan, setelah keempat PP diundangkan, ia masih harus menyusun Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker).

Pemerintah juga masih harus menghadapi judicial review terhadap UU Cipta Kerja dari beberapa pihak, termasuk dari serikat pekerja atau serikat buruh.

Ida menghargai pandangan dan pendapat dari serikat pekerja dan buruh mau pun dari pihak lain yang memilih jalur judicial review dalam menanggapi UU Cipta Kerja.

Baca juga: Ini 5 Kemudahan Bagi Pelaku UMK Lewat PP Turunan UU Cipta Kerja

"Meskipun cukup menyita energi untuk menanggapi hal tersebut, pemerintah tetap menghargai langkah judicial review atau uji materi yang ditempuh teman-teman serikat pekerja atau serikat buruh ini," ujar dia.

Meskipun demikian, setelah diundangkannya UU Cipta Kerja beserta peraturan pelaksananya, perjuangan untuk menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif dan produktif belum selesai.

Menurut Ida, penerapan UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya masih harus dikawal untuk mencapai maksud dan tujuan yang diharapkan.

"Oleh sebab itu saya mengajak kita semua untuk terus melakukan upaya yang terbaik bagi kemajuan dan keunggulan bangsa ini," kata Ida.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cuitan Elon Musk Kembali Bikin Harga Bitcoin Anjlok ke Kisaran Rp 624 Juta

Cuitan Elon Musk Kembali Bikin Harga Bitcoin Anjlok ke Kisaran Rp 624 Juta

Whats New
IHSG Pasca Lebaran Bakal Hijau? Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

IHSG Pasca Lebaran Bakal Hijau? Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Whats New
'Keputusan Pak Erick untuk Mengganti Semua Direksi Diharapkan agar Ada Evaluasi Besar...'

"Keputusan Pak Erick untuk Mengganti Semua Direksi Diharapkan agar Ada Evaluasi Besar..."

Whats New
Lebaran Bisa Jadi Momentum Indonesia Keluar dari Jurang Resesi

Lebaran Bisa Jadi Momentum Indonesia Keluar dari Jurang Resesi

Whats New
Kasus Antigen Bekas, Erick Thohir Murka hingga Pegawai dan Direksi Kimia Farma Diagnostika Dipecat

Kasus Antigen Bekas, Erick Thohir Murka hingga Pegawai dan Direksi Kimia Farma Diagnostika Dipecat

Whats New
Bitcoin hingga Dogecoin Terjun Bebas, Ini 10 Aset Kripto Paling Cuan Dalam Sepekan

Bitcoin hingga Dogecoin Terjun Bebas, Ini 10 Aset Kripto Paling Cuan Dalam Sepekan

Earn Smart
[POPULER MONEY] Erick Thohir Pecat Direksi Kimia Farma Diagnostika | Sanksi bagi Leasing yang Asal Tarik

[POPULER MONEY] Erick Thohir Pecat Direksi Kimia Farma Diagnostika | Sanksi bagi Leasing yang Asal Tarik

Whats New
Hindari Penumpukan di Bakauheni, Menhub Minta Masyarakat Tes Antigen Mandiri

Hindari Penumpukan di Bakauheni, Menhub Minta Masyarakat Tes Antigen Mandiri

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Hal-hal yang Perlu Diketahui dari Periset

[KURASI KOMPASIANA] Hal-hal yang Perlu Diketahui dari Periset

Rilis
[KURASI KOMPASIANA] Jelajah Masjid-masjid yang Memesona di Indonesia

[KURASI KOMPASIANA] Jelajah Masjid-masjid yang Memesona di Indonesia

Rilis
[KURASI KOMPASIANA] Membeli Smartphone yang Sedang Tren? Tidak Masalah, Asal Sesuai dengan Fungsi dan Budget

[KURASI KOMPASIANA] Membeli Smartphone yang Sedang Tren? Tidak Masalah, Asal Sesuai dengan Fungsi dan Budget

Rilis
[KURASI KOMPASIANA] Kiat-kiat Ketika Menawar | Belanja Jadi Self Reward | Mendalami Prinsip Minimalis

[KURASI KOMPASIANA] Kiat-kiat Ketika Menawar | Belanja Jadi Self Reward | Mendalami Prinsip Minimalis

Rilis
Rombak Jajaran Direksi, Kimia Farma Diagnostika Fokus Benahi Internal

Rombak Jajaran Direksi, Kimia Farma Diagnostika Fokus Benahi Internal

Whats New
Pemerintah Masih Terima Aduan THR hingga 20 Mei 2021

Pemerintah Masih Terima Aduan THR hingga 20 Mei 2021

Whats New
Harga Vaksin Gotong Royong Rp 321.660 Per Dosis, Pengusaha: Kami Bisa Menerimanya

Harga Vaksin Gotong Royong Rp 321.660 Per Dosis, Pengusaha: Kami Bisa Menerimanya

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X