Tidak Dapat Pasokan Gula Rafinasi, Sejumlah Industri Mamin Tutup Operasi

Kompas.com - 07/04/2021, 17:09 WIB
Contoh kemasan gula rafinasi yang beredar di sejumlah kafe dan hotel dipamerkan dalam jumpa pers di kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (1/11/2017). KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAContoh kemasan gula rafinasi yang beredar di sejumlah kafe dan hotel dipamerkan dalam jumpa pers di kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (1/11/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah industri makan minum (mamin) di Jawa Timur mengeluhkan tidak mendapatkan pasokan gula rafinasi sebagaimana biasanya.

Hal ini lantas menyebabkan sebagaian industri mamin di Jawa Timur tidak beroperasi.

Ketua Kelompok Kajian Interdependensi dan Penguatan Komunitas Lokal Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, Cholichul Hadi mengatakan, terbitnya Permenperin No 3/2021 sama sekali tidak mencerminkan esensi utama dari peraturan tersebut tentang jaminan ketersediaan bahan baku industri gula dalam rangka pemenuhan kebutuhan gula nasional.

Baca juga: Kemenparekraf Kucurkan Dana Hibah Rp 3,7 Triliun untuk Industri Kreatif dan Pariwisata

Menurut dia, peraturan tersebut justru mematikan industri mamin akibat tidak memperoleh jaminan pasokan gula rafinasi sebagaimana yang terjadi sebelumnya.

Industri mamin di Jawa Timur sudah lama mendapat jaminan pasokan gula rafinasi dari perusahaan industri yang lokasinya berada di Jawa Timur. Terbitnya Permenperin No 3/2021 mengakibatkan perusahaan industri tersebut tidak dapat memasok gula rafinasi karena semua izin usahanya terbit sesudah 25 Mei 2010,” kata Cholichul, dalam virtual konferensi, Rabu (7/4/2021).

Cholichul mengatakan, jika industri mamin Jawa Timur harus mengupayakan pasokan gula rafinasi dari luar Jawa Timur, biaya operasionalnya akan membengkak, waktu yang dibutuhkan untuk supply-nya juga butuh waktu lebih lama dan tidak kompetitif.

Dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No 3 Tahun 2021 mempersyaratkan izin impor hanya diberikan kepada industri gula yang izin usahanya terbit sebelum 25 Mei 2010.

Ia menambahkan, Permenperin No 3/2021 berdampak pada persaingan usaha yang tidak sehat mengingat peraturan tersebut mengimplikasikan proteksi pasar pada segelintir pelaku usaha yang mengarah pada kartel distribusi gula rafinasi kepada industri pengguna.

Baca juga: Industri 4.0 Diharapkan Bisa Dorong RI Masuk dalam Jajaran Negara Ekonomi Terbesar

Senada, Ketua Forum Lintas Asosiasi Industri Pengguna Gula Rafinasi Dwiatmoko Setiono (FLAIPGR) menilai, Permenperin No 3/2021 memaksa industri pengguna gula rafinasi hanya berhubungan dengan segelintir pelaku usaha yang izin usahanya terbit sebelum 25 Mei 2010 dalam hal pasokan gula rafinasi.

Padahal, industri mamin di Jawa Timur selama ini sudah mendapat pasokan gula rafinasi dengan spesifikasi khusus dari perusahaan industri yang izin usahanya terbit sesudah 25 Mei 2010.

Dwiatmoko mengimbau kepada pemerintah, agar aturan tersebut dicabut.

Menurut dia, adanya aturan ini tidak menjamin persaingan usaha yang sehat kepada semua industri.

Yang ada, menyebabkan kerugian pada industri mamin karena kesulitan pasokan gula rafinasi dan membengkaknya biaya operasional.

Baca juga: Kemenperin: Indonesia Dalam Posisi Siap Menyambut Industri 4.0

“Kerugian ini belum terhitung dengan berhentinya dampak ikutan untuk pertumbuhan ekonomi daerah dan ketenagakerjaan di tengah pandemi ini,” tegas Dwiatmoko.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X