Geger UAS Tuding Dana Haji untuk Infrastruktur, Benarkah?

Kompas.com - 09/06/2021, 11:46 WIB
Ustad Abdul Somad (tengah) Bangga mengenakan Upiah Karanji Gorontalo KOMPAS.COM/HUMAS PROV GORONTALOUstad Abdul Somad (tengah) Bangga mengenakan Upiah Karanji Gorontalo

Bahkan, pada tahun 2020, BPKH membukukan surplus lebih dari Rp 5 triliun dan dana kelolaannya tumbuh lebih dari 15 persen. Dana haji milik jemaah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Jadi terlindungi dari gagal bayar.

Seperti diketahui, berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 660 tahun 2021 menyebutkan bahwa alasan pembatalan haji terkait keamanan, kesehatan dan keselamatan jamaah haji. Jamaah haji lunas tunda tahun 2021 akan menjadi prioritas tahun 2022.

Baca juga: Berapa Biaya Naik Haji?

Sebelumnya,Anggito mengatakan, dana kelolaan haji pada tahun 2020 meningkat 15 persen dari tahun 2019. Dana kelolaan haji pada 2020 tercatat sebesar Rp 143,1 triliun, naik 15 persen dibanding tahun 2019 yang sebesar Rp 124,32 triliun.

"Kalau (pelaksanaan) haji (tahun 2020) jadi, (kelolaan dana haji) kita masih tumbuh sekitar 10 persen. Jadi misalkan dana itu dipakai untuk haji tahun lalu, kita masih tetap tumbuh dananya sekitar 10 persen," kata Anggito dalam konferensi pers virtual beberapa waktu sebelumnya. 

Anggito mengatakan, dana kelolaan haji tersebut di antaranya digunakan untuk investasi dan penempatan di bank syariah. Yakni 69,6 persen dana untuk investasi atau senilai Rp 99,53 triliun dan 30,4 persen penempatan di Bank Syariah atau senilai Rp 43,53 triliun.

"Dari jumlah tersebut menghasilkan nilai manfaat atau return sebesar Rp 7,46 triliun," ujar dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Berdasarkan data BPKH ada 196.865 jemaah haji reguler yang sudah melakukan pelunasan pada tahun 2020 lalu.

Baca juga: Bikin Prakiraan Cuaca, Ini Gaji PNS BMKG dan Tunjangannya

Dari pelunasan tersebut terdapat dana sebesar Rp 7,5 triliun. Sementara itu untuk jemaah haji khusus tercatat sebanyak 15.084 jemaah telah melakukan pelunasan. Total terdapat dana setoran awal dan setoran lunas sebesar 120,6 juta dollar AS.

Namun demikian, ucapan UAS terkait pengelolaan dana haji untuk kepentingan pembangunan infrastruktur juga tak sepenuhnya salah. 

Ini karena BPKH juga menempatkan dana haji untuk membeli berbagai instrumen surat utang negara seperti SBSN, termasuk yang berbasis syariah, di mana dana yang diperoleh pemerintah dari penerbitan surat utang tersebut juga mengalir untuk pendanaan APBN, salah satunya membiayai proyek infrastruktur. 

Dengan kata lain, pemerintah memang tidak secara langsung menggunakan dana haji untuk proyek-proyek infrastruktur.

Baca juga: Berapa Biaya Nikah di KUA Terbaru?

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Sumber
Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.