BPK Temukan Kerugian Negara Rp 18,48 Miliar di 12 K/L, Rp 10 Miliar Belum Kembali

Dari total pemborosan atau kerugian Rp 18,48 miliar, beberapa K/L dalam ranah AKN I sudah menindaklanjutinya dengan melakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp 8,5 miliar.

Jika dipersentasikan, total pengembalian baru sekitar 45,99 persen dari total temuan. Artinya masih ada sekitar Rp 10 miliar lagi yang belum dikembalikan.

BPK kata Hendra, meminta K/L segera mengembalikan dana sisa tersebut ke kas negara. Nantinya bukti penyampaian ke kas negara harus disampaikan melalui sistem elektronik BPK dalam bentuk scan.

"Terkait kerugian keuangan negara yang belum diselesaikan, dan mereka mencicil dari Rp 10 miliar, (misalnya) bulan ini Rp 2 miliar, kemudian Rp 8 miliar sampai dengan selesai, buktinya segera disampaikan ke sistem sehingga sudah ada progres updatenya," beber Hendra.

Baca juga: Jadwal Seleksi CPNS Diumumkan Siang Ini, Simak Syarat dan Alurnya

Sementara itu, BPK juga masih menemukan beberapa permasalahan signifikan terkait Sistem Pengendalian Internal (SPI), seperti belum memadainya penatausahaan dan pengamanan persediaan dan aset tak berwujud; dan belum memadainya penatausahaan pemanfaatan dan pengamanan Barang Milik Negara (BMN).

Dua permasalahan lainnya adalah tidak memadainya penatausahaan dan pengamanan barang bukti dan barang rampasan, serta SPI atas pengelolaan kas tidak memadai.

"Jadi opini WTP bukan berarti tidak ada temuan. Masih ada temuan tapi temuannya di bawah standar yang kami tetapkan. Misalnya standar 3 persen dari belanja total anggaran, temuannya mungkin rata-rata Rp 1 miliar atau kurang, itu jauh di bawah yang ditetapkan," pungkas Hendra.

Baca juga: Digitalisasi Jadi Strategi Pelindo II Cegah Suap di Kawasan Pelabuhan