Aturan WFO Diperketat, Menperin: Perusahaan yang Melanggar Kami Cabut Izinnya

Kompas.com - 07/07/2021, 18:46 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan pengetatan pelaksanaan kerja di kantor atau work from office (WFO) pada perusahaan sektor esensial dan kritikal.

Perubahan aturan ini dimaksudkan untuk meminimalisasi mobilitas masyarakat pada masa PPKM Darurat dan mengurangi potensi penyebaran Covid-19.

"Kami melakukan beberapa penyesuaian, mencermati masukan dan memantau di lapangan, agar pengaturan lebih efisien," ujar Luhut dalam rapat virtual terkait PPKM Darurat, seperti dikutip dalam keterangan tertulis, Rabu (7/7/2021).

Baca juga: Perusahaan Industri Wajib Laporkan Operasional Selama PPKM Darurat, Ini Caranya

Secara rinci, dalam rapat tersebut ada revisi untuk sektor esensial yang mencakup sebagai berikut:

  • Keuangan dan perbankan yakni hanya meliputi asuransi, bank, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan
  • Pasar modal
  • Teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat.
  • Perhotelan non penanganan karantina
  • Industri orientasi ekspor di mana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki izin operasional dan mobilitas kegiatan industri (IOMKI)

Baca juga: Kemenperin Awasi Ketat Operasional Industri yang Boleh Beroperasi Selama PPKM Darurat

Luhut mengatakan, untuk perusahaan di sektor keuangan dan perbankan, pasar modal, teknologi informasi dan komunikasi, serta perhotelan non penanganan karantina ketentuannya dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen staf.

Sementara untuk perusahaan di sektor industri orientasi ekspor ketentuannya dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal sebesar 50 persen staf yang bekerja di fasilitas produksi atau pabrik.

Namun, untuk di bagian perkantoran pendukung operasional hanya diperbolehkan maksimal 10 persen staf.

Sedangkan revisi untuk perusahaan di sektor kritikal yakni menjadi terdiri dari:

- Kesehatan

- Keamanan dan ketertiban masyarakat

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Link dan Cara Skrining Kesehatan BPJS Kesehatan secara Online

Link dan Cara Skrining Kesehatan BPJS Kesehatan secara Online

Whats New
Saat Kenaikan Suku Bunga AS Berdampak pada Banyak Negara...

Saat Kenaikan Suku Bunga AS Berdampak pada Banyak Negara...

Whats New
Ada Gelombang PHK, Klaim JHT Meningkat Sebanyak 2,2 Juta Pekerja

Ada Gelombang PHK, Klaim JHT Meningkat Sebanyak 2,2 Juta Pekerja

Whats New
Lowongan Kerja RANS Entertainment, Ini Syarat dan Posisi yang Dibutuhkan

Lowongan Kerja RANS Entertainment, Ini Syarat dan Posisi yang Dibutuhkan

Spend Smart
Jokowi Mau Suntik Proyek Kereta Cepat Pakai APBN Rp 3,2 Triliun

Jokowi Mau Suntik Proyek Kereta Cepat Pakai APBN Rp 3,2 Triliun

Whats New
Dulu Jokowi Berkali-kali Janji Kereta Cepat Haram Gunakan APBN

Dulu Jokowi Berkali-kali Janji Kereta Cepat Haram Gunakan APBN

Whats New
Meski Suku Bunga Acuan Naik, Kredit Diprediksi Tumbuh Kuat 11 Persen

Meski Suku Bunga Acuan Naik, Kredit Diprediksi Tumbuh Kuat 11 Persen

Whats New
Ingin Beli Mobil Operasional Perusahaan? Simak Kelebihan dan Kekurangannya Berikut

Ingin Beli Mobil Operasional Perusahaan? Simak Kelebihan dan Kekurangannya Berikut

BrandzView
BPH Migas dan Pemprov Sulut Gelar Sosialisasi Aturan Pembelian BBM agar Distribusi Solar Berubsidi Tepat Sasaran

BPH Migas dan Pemprov Sulut Gelar Sosialisasi Aturan Pembelian BBM agar Distribusi Solar Berubsidi Tepat Sasaran

Rilis
BPOM: Mie Sedaap yang Ditarik di Hong Kong Beda dengan di RI

BPOM: Mie Sedaap yang Ditarik di Hong Kong Beda dengan di RI

Whats New
RANS Entertainment Buka Lowongan Lowongan Kerja, Simak Posisi yang Dibutuhkan

RANS Entertainment Buka Lowongan Lowongan Kerja, Simak Posisi yang Dibutuhkan

Work Smart
Terkoreksi 0,5 Persen, IHSG Sesi I Ditutup pada Level 7.001,25

Terkoreksi 0,5 Persen, IHSG Sesi I Ditutup pada Level 7.001,25

Whats New
Duduk Perkara Penarikan Produk Mie Sedaap Rasa Ayam Pedas Korean Spicy Chicken di Hong Kong

Duduk Perkara Penarikan Produk Mie Sedaap Rasa Ayam Pedas Korean Spicy Chicken di Hong Kong

Whats New
Ada Ancaman Resesi Global, UOB Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh Positif 5,4 Persen di Kuartal III-2022

Ada Ancaman Resesi Global, UOB Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh Positif 5,4 Persen di Kuartal III-2022

Whats New
Disalurkan ke 1,5 Juta Pekerja Pekan Depan, Begini Cara Cek Penerima BSU Tahap 4 via Kemnaker.go.id

Disalurkan ke 1,5 Juta Pekerja Pekan Depan, Begini Cara Cek Penerima BSU Tahap 4 via Kemnaker.go.id

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.