Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penangkapan Terukur, Ikhtiar KKP Merajut Ekonomi Biru

Kompas.com - 14/10/2021, 08:58 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonomi biru (blue economy). Dua kata itu makin santer terdengar di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah kepemimpinan Menteri KP, Sakti Wahyu Trenggono sejak 23 Desember 2020.

Ketika menjabat Menteri kelautan dan Perikanan, Trenggono memang berjanji akan membuat terobosan baru. Terobosan baru itu membangun sektor kelautan dan perikanan dengan program unggulan ekonomi biru.

Dengan prinsip tersebut, pihaknya menyusun sejumlah kebijakan yang di dalamnya terdapat konsep penangkapan ikan terukur. Aturan pendukung program yang rencananya akan diberlakukan pada tahun 2022 ini masih terus disusun agar implementasinya berjalan maksimal.

Baca juga: KKP: Manfaat PNBP Perikanan Akan Kembali Lagi ke Nelayan

Selain penangkapan terukur, KKP turut menggaungkan pengelolaan perikanan budidaya yang terukur dengan peningkatan produksi perikanan budidaya untuk ekspor serta pengembangan kampung budidaya berbasis kearifan lokal.

"Jadi penangkapan terukur ini suatu model. Harus ada aturannya, ikan juga butuh istirahat, jangan ditangkapin terus," ungkapnya dalam acara Bincang Bahari secara virtual, seperti dikutip Kompas.com, Kamis (14/10/2021).

Ekonomi Kelautan yang Berkelanjutan

Sejatinya, prinsip ekonomi biru dalam sektor bahari sudah lama berdengung. CEO Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) Mas Achmad Santosa mengatakan, terdapat kesesuaian antara kebijakan kelautan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2014 dengan prinsip keberlanjutan atau sustainable ocean economy (SOE).

Pria yang akrab disapa Otta ini menjelaskan, SOE adalah peluang Indonesia mendorong ekonomi tripple win, yang terdiri dari penjagaan daya dukung ekosistem laut agar berkelanjutan (protect effectively), pemanfaatan ekonomi kelautan tanpa merusak ekonomi (produce sustainability), dan penyejahteraan atau pendistribusian manfaat bagi rakyat secara merata dan berkeadilan (prosper equitably).

Baca juga: Larang Cantrang, KKP Bakal Kasih Bantuan ke Nelayan Kecil Untuk Ganti Alat Tangkap

Komite Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiskan) menyarankan, pemerintah bisa mengacu pada 3 pilar utama untuk pengelolaan ikan yang berkelanjutan, yakni status stock, pengaturan perikanan yang efektif, dan bisnis proses yang berkelanjutan.

Ketua Komnas Kajiskan, Indra Jaya menuturkan, status stok ikan dapat ditentukan berdasarkan data Komnas Kajiskan. Sementara pengaturan perikanan yang efektif dapat diimplementasi dengan mengatur waktu penangkapan ikan, dan jenis ikan yang mana saja yang boleh ditangkap.

Hal ini bisa diakomodasi lewat penangkapan terukur yang diinisiasi oleh Menteri Trenggono. Kebijakan penangkapan ikan terukur meliputi, area penangkapan ikan, jumlah ikan yang boleh ditangkap, jenis alat tangkap, kapan waktunya atau musim penangkapan ikan, dan pelabuhan tempat pendaratan ikan.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sri Mulyani Ungkap 18 Juta Pelaku UMKM Belum Pernah Mendapatkan Pembiayaan

Sri Mulyani Ungkap 18 Juta Pelaku UMKM Belum Pernah Mendapatkan Pembiayaan

Whats New
Musim Rilis Kinerja Emiten 2022 Dimulai, Bagaimana Proyeksi Pergerakan IHSG?

Musim Rilis Kinerja Emiten 2022 Dimulai, Bagaimana Proyeksi Pergerakan IHSG?

Whats New
Asing Catatkan 'Net Buy' Besar Kemarin, Ini 10 Saham Paling Banyak Diborong

Asing Catatkan "Net Buy" Besar Kemarin, Ini 10 Saham Paling Banyak Diborong

Whats New
Cegah Indonesia Jadi Negara Rentan, Bappenas Susun RPJPN untuk 20 Tahun

Cegah Indonesia Jadi Negara Rentan, Bappenas Susun RPJPN untuk 20 Tahun

Whats New
LPS Naikkan Suku Bunga Penjaminan Valas Jadi 2 Persen

LPS Naikkan Suku Bunga Penjaminan Valas Jadi 2 Persen

Whats New
Harapan Sri Mulyani: RI Deklarasi Akhiri Pandemi Covid-19 Tahun Ini

Harapan Sri Mulyani: RI Deklarasi Akhiri Pandemi Covid-19 Tahun Ini

Whats New
Daftar 8 Perusahaan Teknologi Dunia yang Lakukan PHK Massal 2023, Mulai dari IBM sampai Microsoft

Daftar 8 Perusahaan Teknologi Dunia yang Lakukan PHK Massal 2023, Mulai dari IBM sampai Microsoft

Whats New
KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua Canangkan ZI-WBK, Apa Itu?

KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua Canangkan ZI-WBK, Apa Itu?

Whats New
Suku Bunga Acuan Terus Naik, SBN Kian Menarik?

Suku Bunga Acuan Terus Naik, SBN Kian Menarik?

Whats New
KKP Menakar Kontribusi Lamun dalam Pengelolaan Karbon Biru

KKP Menakar Kontribusi Lamun dalam Pengelolaan Karbon Biru

Whats New
[POPULER MONEY] Kementerian PUPR Sindir Meikarta, Beli Rumah Malah Dituntut | Kasus KSP Indosurya Bisa Bikin Orang Kapok Jadi Anggota Koperasi

[POPULER MONEY] Kementerian PUPR Sindir Meikarta, Beli Rumah Malah Dituntut | Kasus KSP Indosurya Bisa Bikin Orang Kapok Jadi Anggota Koperasi

Whats New
Kunjungi 3 Negara Afrika, Luhut Bahas Kerja Sama Transisi Energi hingga Perkeretaapian

Kunjungi 3 Negara Afrika, Luhut Bahas Kerja Sama Transisi Energi hingga Perkeretaapian

Whats New
Stafsus Erick Thohir Sebut Nilai Korupsi Dana Pensiun BUMN Mencapai Sekitar Rp 10 Triliun

Stafsus Erick Thohir Sebut Nilai Korupsi Dana Pensiun BUMN Mencapai Sekitar Rp 10 Triliun

Whats New
Luhut: Saya Ngomong soal OTT, Ada yang Marah-marah

Luhut: Saya Ngomong soal OTT, Ada yang Marah-marah

Whats New
Pancing Minat Konsumen di DI Yogyakarta, PGN Bangun 12.900 Sambungan Jargas Rumah Tangga

Pancing Minat Konsumen di DI Yogyakarta, PGN Bangun 12.900 Sambungan Jargas Rumah Tangga

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+