Kompas.com - 04/03/2022, 13:41 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terus melakukan penyelesaian revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).

Hal itu sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo agar klaim JHT dapat disederhanakan.

Kepala Biro Humas Kemenaker, Chairul Fadly mengatakan, ada peluang revisi Permenaker Nomor 2 tersebut akan selesai sebelum Mei tahun ini.

"Kemungkinan itu ada, tapi inginnya dipercepat. Sebelum bulan Mei, harapan kita mudah-mudahan bisa dipercepat," katanya dihubungi Kompas.com, Jumat (4/3/2022).

Baca juga: Bukan Direvisi, Buruh Minta Menaker Batalkan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang JHT

Namun untuk sementara ini, klaim JHT masih mengacu pada regulasi lama, Permenaker Nomor 19 Tahun 2015 yang di dalamnya tidak diatur bahwa manfaat JHT baru bisa diberikan ketika berusia 56 tahun.

"Sekarang ini bisa (menggunakan) Permenaker Nomor 19 selama revisi sedang berlangsung. Revisi sesuai instruksi presiden untuk melakukan penyederhanaan," kata dia.

Chairul kembali menjelaskan bahwa revisi Permenaker Nomor 2 kini, secara teknis sudah dilakukan dengan mengundang seluruh pihak terkait. Seperti Serikat Pekerja/Serikat Buruh, para pengusaha, kementerian teknis terkait, serta juga melibatkan para pakar atau pengamat.

"Tahap proses permenaker ini ada dua, dari sisi administrasi dan teknis. Dari sisi teknis kita sudah melakukan pertemuan dengan serikat pekerja, kementerian teknis, pengusaha, dan pengamat. Kita telah diskusikan ini ke tingkat besar. Selanjutnya nanti baru akan diserahkan kepada DPR dan presiden," paparnya.

Sebagai informasi, tadinya implementasi Permenaker No. 2 tentang kebijakan klaim JHT ini akan diberlakukan pada Mei 2022. Namun, sebelum diberlakukan pada bulan itu, permenaker tersebut mendapat banyak penolakan dari para buruh. Terutama mengenai manfaat JHT baru bisa diberikan ketika peserta BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) telah berusia 56 tahun atau masa pensiun.

Keluhan para buruh yang menolak permenaker tersebut pun sampai ke telinga orang nomor satu RI ini. Presiden Jokowi pun akhirnya memanggil dan meminta kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto serta Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah segera merevisi Permenaker No. 2.

Baca juga: 2 Kali Jokowi Berubah Pikiran Batalkan Aturan JHT

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kode Transfer BNI dan Bank Lainnya untuk Transaksi di ATM

Kode Transfer BNI dan Bank Lainnya untuk Transaksi di ATM

Whats New
Cara Top Up DANA lewat ATM BRI, EDC, BRImo, dan Internet Banking

Cara Top Up DANA lewat ATM BRI, EDC, BRImo, dan Internet Banking

Spend Smart
Perluas Segmen Nasabah Jadi Strategi BTPN Hadapi Potensi Resesi di 2023

Perluas Segmen Nasabah Jadi Strategi BTPN Hadapi Potensi Resesi di 2023

Whats New
RI-Sri Lanka Perkuat Kerja Sama Maritim dan Ekonomi Biru

RI-Sri Lanka Perkuat Kerja Sama Maritim dan Ekonomi Biru

Whats New
Pengusaha Minta Aturan Baru UMP Dibatalkan demi Cegah PHK

Pengusaha Minta Aturan Baru UMP Dibatalkan demi Cegah PHK

Whats New
Gandeng BenihBaik.com, Sido Muncul Sumbang Rp 300 Juta untuk Korban Gempa Cianjur

Gandeng BenihBaik.com, Sido Muncul Sumbang Rp 300 Juta untuk Korban Gempa Cianjur

BrandzView
Yakin RI Tak Resesi, Apindo: Pemerintah Tidur Saja Ekonomi Tumbuh 5 Persen

Yakin RI Tak Resesi, Apindo: Pemerintah Tidur Saja Ekonomi Tumbuh 5 Persen

Whats New
Direktur Operasi II Waskita Terjerat Korupsi, Stafsus Erick Thohir: Komitmen Bersih-bersih BUMN

Direktur Operasi II Waskita Terjerat Korupsi, Stafsus Erick Thohir: Komitmen Bersih-bersih BUMN

Whats New
Apa Itu Asuransi Jiwa Kredit SmartProtection Purna Bank Mantap dan Kegunaannya?

Apa Itu Asuransi Jiwa Kredit SmartProtection Purna Bank Mantap dan Kegunaannya?

Whats New
Lowongan Kerja Astra Honda Motor untuk Lulusan S1, Simak Persyaratannya

Lowongan Kerja Astra Honda Motor untuk Lulusan S1, Simak Persyaratannya

Work Smart
Masih Dikaji, BI Bocorkan Cara Masyarakat Mendapatkan Rupiah Digital

Masih Dikaji, BI Bocorkan Cara Masyarakat Mendapatkan Rupiah Digital

Whats New
Penumpang Kereta Cepat Tujuan Bandung 'Dioper' di Padalarang

Penumpang Kereta Cepat Tujuan Bandung "Dioper" di Padalarang

Whats New
Jual Aset, Rugi HERO Menyusut Signifikan

Jual Aset, Rugi HERO Menyusut Signifikan

Whats New
Soal PHK, Kemenperin Berharap Pabrik Aqua Danone di Solok Kembali Beroperasi Normal

Soal PHK, Kemenperin Berharap Pabrik Aqua Danone di Solok Kembali Beroperasi Normal

Whats New
Gandeng Perguruan Tinggi, IDSurvey Dorong Pengembangan Industri Migas

Gandeng Perguruan Tinggi, IDSurvey Dorong Pengembangan Industri Migas

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.