Anggota Komite BPH Migas Serukan Urgensi Pencarian Produk Pengganti LPG

Ia pun mengusulkan adanya kerja sama antara subholding hulu (SHU) dan subholding gas atau PGN, yakni berupa komitmen alokasi gas bumi untuk Jargas dengan harga khusus.

“Sebaran WK dari SHU Pertamina sendiri (nyaris) tersebar merata se Indonesia, maka sebaran dari Jargas sendiri akan lebih merata dibanding Jargas existing,” ujarnya,

Terlebih, Yapit melanjutkan, penggunaan volume Jargas saat ini sangat kecil, sehingga tidak akan mengurangi nilai ekonomi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) hulu migas dalam mengembangkan lapangan gas.

“Bagi KKKS non-SHU Pertamina, tentu saja dukungan-dukungan seperti ini akan membangun citra positif kepada stakeholder, baik itu di dalam maupun luar negeri,” sambungnya.

Baca juga: BPH Migas: Pakai MyPertamina, Pemerintah Pilih-pilih Siapa yang Berhak Konsumsi BBM Subsidi

Dia menilai, dengan komitmen atas alokasi dan harga, PGN akan memiliki kekuasaan mengembangkan Jargas Kota yang saat ini belum memiliki jaringan pipa distribusi sebagai backbone infrastruktur exsisting Jargas.

Kondisi tersebut, sambungnya, didukung dengan fakta bahwa beyond pipeline merupakan pengembangan lebih jauh atas wilayah-wilayah yang belum ada jaringan pipa distribusi.

Bentuknya adalah perniagaan compressed natural gas (CNG) atau pengembangan perniagaan skala mini liquefied natural gas (LNG).

“(Hal itu) akan sangat membantu SKK Migas dan BPH Migas dalam mengoptimalkan lifting gas bumi untuk peningkatan pemakaian gas domestik,” kata Yapit.

Keberhasilan PGN dalam mengembangkan Jargas secara masif, sebut dia, selain akan mengurangi subsidi LPG, juga akan memberikan profit kepada unit bisnis.

“Utamanya ketika sektor nonrumah tangga, seperti hotel, restoran, dan kafe (horeka) bisa menjadi pengguna Jargas dan terlayani dengan baik,” imbuhnya.

Baca juga: BPH Migas dan SKK Migas Sebut Optimalisasi Gas Bumi di Jatim dan Jateng Butuh Dukungan Pemda

Ia melanjutkan, Jargas untuk sektor rumah tangga dan horeka akan menjadi program favorit karena kemudahan operasional dan efisiensi biaya jika dibandingkan dengan LPG.

“Keuntungan itu tentunya akan menjadi daya tarik tersendiri bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) karena menambah pendapatan asli daerah (PAD) dan bagi badan usaha swasta yang ingin melakukan diversifikasi usaha,” tuturnya.

Lebih jauh, Yapit berujar, penyediaan energi terjangkau dan ramah lingkungan secara berkelanjutan merupakan tanggung jawab pemerintah.

“Oleh karena itu, pengembangan Jargas harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan lintas sektoral,” imbuhnya.

Dia pun menilai bahwa perlu ada leading sector yang bisa memberikan arahan mengenai tata waktu yang jelas yang terukur.

Sebab, menurutnya, Jargas merupakan program konversi LPG yang memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk memilih.

Baca juga: Lewat Gas Expo 2022, BPH Migas dan SKK Migas Optimalkan Pemanfaatan Gas Bumi Nasional

“Modernitas kehidupan layaknya masyarakat di negara maju merupakan bonus tambahan bagi masyarakat yang sudah memilih Jargas,” ucap Yapit.