Hadapi Resesi 2023, Simak Cara Meracik Dana Darurat agar Tetap Tenang

Kompas.com - 15/10/2022, 07:54 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Perencana keuangan tengah gencar merekomendasikan masyarakat untuk membentuk atau meningkatkan kembali pos dana darurat. Ini seiring dengan kondisi perekonomian global yang semakin tidak menentu, termasuk adanya ancaman resesi 2023.

Seperti namanya, dana darurat merupakan simpanan uang yang disiapkan untuk kondisi darurat. Pos dana ini dapat menjadi alternatif jika sewaktu-waktu individu kehilangan sumber pendapatannya.

Adapun dalam pembentukan dan penyimpanannya, masyarakat perlu memperhatikan sejumlah aspek. Seperti besaran dana yang perlu disimpan, porsi pembagian pendapatan, hingga penempatan dana darurat.

Baca juga: Ancang-ancang Hadapi Resesi, Masyarakat Dinilai Perlu Dana Asuransi

Besaran dana darurat

Menurut Retail Proposition Division Head Bank OCBC NISP Chinni Yanti Tjhin, besaran dana darurat yang perlu disimpan disesuaikan dengan jumlah tanggungan yang dimiliki individu. Masyarakat yang masih lajang, menikah, atau sudah memiliki anak perlu menyiapkan dana darurat dengan besaran berbeda.

Untuk masyarakat yang berstatus lajang, kebutuhan dana darurat minimal di 3-4 kali dari pengeluaran bulanan. Jika sudah menikah, maka kebutuhan dana darurat minimal 6 kali dari pengeluaran bulanan.

"Jika Anda sudah menikah dan punya anak, maka kebutuhan dana darurat Anda adalah minimal di 12 kali dari pengeluaran bulanan," kata Chinni dalam acara diskusi, dikutip Sabtu (15/10/2022).

Baca juga: Bank DBS Prediksi Resesi Ekonomi Dunia Tidak Bertahan Lama


Setelah menghitung dana darurat yang perlu dikumpulkan, individu perlu memahami kondisi keuangan terkini. Pemahaman meliputi berapa jumlah pendapatan, pengeluaran serta profil risiko individu setiap bulannya.

"Lalu, mengetahui cashflow Anda saat ini, sehingga Anda tahu berapa jumlah dana yang bisa disisihkan untuk menyiapkan dana darurat," ujar Chinni.

Baca juga: Resesi Ekonomi 2023 Ancam Pangan Protein Ikan

Pembagian pendapatan untuk dana darurat

Dalam pembentukan dana darurat yang baik diperlukan pembagian pendapatan yang proporsional dan tidak menekan kondisi keuangan individu. Pengeluaran untuk biaya hidup harus tetap jadi prioritas, namun besaran uang untuk dana darurat juga perlu diperhatikan.

Menurut Chinni, individu dapat membagi pendapatan bulanannya dengan presentase 50 persen untuk biaya hidup, meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, cicilan hingga asuransi. Kemudian, sebesar 30 persen dapat dialokasikan untuk keinginan seperti rekreasi, liburan, biaya streaming online dan 20 persen untuk tabungan dana darurat, investasi maupun dana pensiun.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenal Apa Itu Impor: Pengertian, Tujuan, Manfaat, dan Jenisnya

Mengenal Apa Itu Impor: Pengertian, Tujuan, Manfaat, dan Jenisnya

Earn Smart
Cara Mengambil Uang di ATM BCA dengan Kartu dan Tanpa Kartu

Cara Mengambil Uang di ATM BCA dengan Kartu dan Tanpa Kartu

Spend Smart
Pemerintah Tetapkan Bunga KUR Super Mikro jadi 3 Persen

Pemerintah Tetapkan Bunga KUR Super Mikro jadi 3 Persen

Whats New
Kemenhub Sebut Penetapan Tarif Ojol Akan Dialihkan ke Gubernur

Kemenhub Sebut Penetapan Tarif Ojol Akan Dialihkan ke Gubernur

Whats New
Bos Sampoerna Sebut Perusahaan Besar Perlu Melakukan Inovasi Disruptif

Bos Sampoerna Sebut Perusahaan Besar Perlu Melakukan Inovasi Disruptif

Rilis
Luhut: Jika Kurs Rupiah Tembus Rp 16.000, Bukan karena Ekonomi RI Enggak Bagus

Luhut: Jika Kurs Rupiah Tembus Rp 16.000, Bukan karena Ekonomi RI Enggak Bagus

Whats New
Kalah Gugatan soal Nikel di WTO, Indonesia Akan Terus Jalankan Hilirisasi

Kalah Gugatan soal Nikel di WTO, Indonesia Akan Terus Jalankan Hilirisasi

Whats New
Tekan Emisi Karbon, BCA Tanam 1.000 Bibit Pohon Durian di Gunung Sasak

Tekan Emisi Karbon, BCA Tanam 1.000 Bibit Pohon Durian di Gunung Sasak

Whats New
Maksimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kemenperin Permudah Aturan Verifikasi TKDN

Maksimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kemenperin Permudah Aturan Verifikasi TKDN

Whats New
Petakan Masalah Pangan di RI, BPS Akan Lakukan Sensus Pertanian pada 2023

Petakan Masalah Pangan di RI, BPS Akan Lakukan Sensus Pertanian pada 2023

Whats New
Bersertifikasi TKDN, UMK Diharapkan Tak Lagi Jual Produk Impor

Bersertifikasi TKDN, UMK Diharapkan Tak Lagi Jual Produk Impor

Whats New
Ombudsman RI: Kementan Dinyatakan Lakukan Maladministrasi Terkait Pendataan Kartu Tani untuk Penerima Pupuk Bersubsidi

Ombudsman RI: Kementan Dinyatakan Lakukan Maladministrasi Terkait Pendataan Kartu Tani untuk Penerima Pupuk Bersubsidi

Whats New
Diminta Mundur, Karyawan Jiwasraya Tuntut Hak Dipenuhi

Diminta Mundur, Karyawan Jiwasraya Tuntut Hak Dipenuhi

Whats New
BPJS Orang Kaya Tidak Dibedakan, Begini Penjelasan Menkes

BPJS Orang Kaya Tidak Dibedakan, Begini Penjelasan Menkes

Whats New
PMI Program IJEPA Akan Dapat Pelatihan Bahasa Jepang

PMI Program IJEPA Akan Dapat Pelatihan Bahasa Jepang

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.