Badan Pangan Nasional Sebut Stok Beras Bulog di 2022 Merupakan yang Terkecil

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas) Rachmi Widiriani mengungkapkan, saat ini cadangan beras pemerintah (CBP) Bulog sejumlah 673.613 ton merupakan yang terkecil jika dibanding tahun sebelumnya.

Dia mengatakan, dengan jumlah tersebut, apabila termasuk dengan 380.000 ton sebaran untuk stabilisasi harga, dikhawatirkan jumlah yang ada saat ini tidak mencukupi untuk persediaan akhir tahun. Terutama jika Bulog tidak segera menyerap beras petani.

“Stok beras saat ini milik Bulog pada Oktober 2022 adalah 673.613 ton. Kalau kita perhatikan dengan bulan Oktober tahun sebelumnya, dan sebelumnya ini merupakan stock in hand paling kecil. Jadi stock beras Bulog saat ini kurang dari 1 juta ton,” ujar Rachmi secara virtual di acara “Harga Beras Naik, Apa Solusinya?" FDP PATAKA 77, Selasa (25/10/2022).

Baca juga: Beras Jadi Komoditas Pangan Penyebab Inflasi, Ini Solusi Badan Pangan Nasional

Rachmi menjabarkan, pada Oktober 2020 stok beras Bulog sebesar 973.032 ton, sementara di tahun 2021 bulan yang sama stock beras Bulog adalah 1,2 juta ton. Sementara itu, pengadaan gabah/beras untuk CBP telah disepakati pemerintah adalah sebesar 1,2 juta ton sampai dengan Desember 2022.

“Kalau dilihat dari proyeksi sampai dengan tahun 2022, dengan penyaluran yang harus dikeluarkan untuk stabilisasi pasokan dan harga maka kita perlu melakukan percepatan pengadaan untuk mengganti stock yang keluar tersebut,” ujar dia.

Dia menilai, dengan proyeksi kebutuhan nasional 1,2 juta ton, dan jika pengadaan tidak mencapai target tersebut, maka pencabutan fleksibilitas perlu dilakukan agar serapan beras untuk cadangan pangan ini bisa lebih mudah untuk menangkap hasil produksi petani.

Baca juga: Petani Sebut Produksi Beras di Tahun Depan Akan Menurun, Kenapa?

Saat ini, harga komoditas pangan cenderung aman. Tapi perlu diwaspadai kenaikan GKP, GKG, dan beras medium sejak bulan Juli 2022 lalu hignga saat ini, dimana harga GKP tingkat petani meningkat 13,5 persen, harga GKG meningkat 9,2 persen, dan harga beras medium di tingkat konsumen mengalami kenaikan 4,2 persen dari Rp 10.700 per kg di juli 2022 menjadi 11.090 per kg.

“Pembelian saat ini memang perlu effort yang lebih. Kami melakukan bermacam upaya memperbaiki sistem logistik nasional dengan mengintegrasikan setiap hub di wilayah (penghasil beras) dan memperkuat cadangan nasional,” ungkapnya.

Sementara itu, Asisten Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Muhammad Syaifulloh menilai, dalam kondisi saat ini dengan cadangan beras sebesar 700.000-an ton dan itu termasuk 380.000-an ton untuk stabilisasi, dikhawatirkan akan mengurangi stock Bulog.

Baca juga: BPS Prediksi Produksi Beras Nasional Meningkat Jadi 32,07 Juta Ton Pada 2022

“Jika yang 380.000-an ton itu dilepas untuk stabilitas harga, itu akan mengurangi jumlah stock Bulog. Saat pelepasan, harusnya sudah siap dengan penyerapan. Kalau penyerapan enggak siap, dan pelepasan juga enggak jalan, berarti fungsi Bulog sebagai stabilisator, enggak ada,” ungkap Syaifulloh.

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Syailendra mengungkapkan, memang belakangan ini harga beras medium dan premium ada kenaikan. Namun, data Neraca Pangan Nasional, sampai dengan Desember 2022 Indonesia surplus beras sekitar 7,5 juta ton.

“Kita lihat pasokan sebenarnya masih lancar, cuma memang kemarin kita dapat info beberapa sumber produksi padi enggak bisa diserap Bulog. Memang kecenderungan kenaikan ini perlu dilihat satu per satu lagi, perhitungan kami kontribusi kenaikan harga BBM pada kenaikan harga beras maksimumnya 3 persen,” ujar Syailendra.

Untuk mengatasi kenaikan harga beras, ia mengimbau agar pemerintah daerah bisa menggunakan anggarannya sebagai instrumen stabilisasi. Dia mengatakan, saat ini sebagian daerah masih ada yang belum menggunakan anggarannya untuk melakukan stabilisasi.

“Ada instrumen yang bisa digunakan pemerintah daerah, dengan menggunakan dana - daya yang digunakan untuk antisipasi kenaikan harga. Jadi, instrumen itu bisa digunakan untuk melakukan stabilisasi harga di daerahnya masing-masing, dan belum semua daerah menggunakan itu secara optimal,” tegasnya.

Baca juga: Respons Kenaikan Harga Beras, Menteri Zulhas: Kalau Harga di Bulog Naik, Pemerintah Langsung Subsidi