Sempat Dapat Penghargaan Swasembada Beras, Indonesia Akhirnya Harus Kembali Impor...

Hanya saja, berdasarkan data Perum Bulog per 22 November 2022, stok CBP hanya 426.573 ton. Artinya, jumlah stok yang tersedia menipis.

Oleh sebab itu, untuk memenuhi ketersediaan beras, Bulog berencana akan mengimpor beras sebanyak 500.000 ton beras.

Baca juga: Bulog Pastikan 200.000 Ton Beras Impor Masuk ke RI hingga Akhir 2022

Kemendag resmi teken izin impor beras 500.000 ton

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, dirinya sudah menandatangani perizinan importasi beras sebesar 500.000 ton.

Zulhas sapaannya menjelaskan, sebenarnya dirinya sempat menolak sebanyak 2 kali rencana impor komoditas bahan pokok tersebut. Namun, lantaran jumlah pasokan di Perum Bulog menipis, mau tak mau dia mengizinkan importasi dilakukan.

Hal tersebut pun, kata dia, menyusul dengan adanya persetujuan lewat Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas).

"Impor beras itu menurut data dari Kementan stok beras kita stoknya 7 juta oleh karena itu rapat 2 kali saya menolak impor beras karena datanya surplus. Kemudian kita Ratas dipimpin Bapak Presiden langsung, kalau begitu mana berasnya agar bisa dibeli dan stok Bulog bisa bertambah karena stok Bulog tinggal sedikit lagi karna stok itu harus 1,2 juta ton, saya diminta untuk mendampingi Mentan untuk membeli beras itu 6 kali kerja, tapi belum dapat," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Rabu (7/12/2022).

"Ditambah 6 hari kerja belum dapat, stok beras kita lama-lama menipis akhirnya Ratas memutuskan karena badan pangan ini sekarang ada Bapanas, dipimpin oleh Menko Perekonomian dan dihadiri Pak Presiden maka diputuskan kita harus menambah cadangan Bulog tapi harus membeli di luar negeri. Kalau Bulog bisa beli di dalam negeri ada berasnya, tapi kalo enggak ada ya enggak mungkin, maka kita harus impor," sambung dia.

Dengan adanya penandatangan izin untuk importasi, lanjut Zulhas, Bulog diperintahkan untuk segera mengimpor beras kapanpun.

Petani hingga DPR kritik impor beras

Tentu kebijakan importasi ini mendapat kritikan dari berbagai pihak, terutama dari petani.

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) mengatakan, sesuai dengan UU Pangan Nomor 18/2012, pemerintah tidak boleh impor pangan sepanjang produksi pangan bisa disiapkan di dalam negeri.

"Hari ini, produksi pangan, dalam hal ini beras, menurut Kementan produksinya cukup sampai akhir tahun 2022. Jadi ya tidak bisa impor beras. Masalahnya sekarang menurut Bulog, cadangan beras di Bulog tidak memenuhi jumlah yang jadi patokan pemerintah yakni 1,2 juta ton. Bulog belum memenuhinya. Ini kekeliruan. Bulog harus andalkan beras yang ada di tengah-tengah masyarakat," kata Henry dalam siaran persnya, Selasa (22/11/2022).

Lebih lanjut dia menuturkan, pemerintah sampai hari ini baru mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), dan bukan mengeluarkan cadangan pangan nasional.

"Jadi yang dihitung Bulog adalah cadangan pangan yang ada di pemerintah pusat yaitu Bulog. Belum dihitung bagaimana cadangan pangan yang ada di Pemerintah Daerah, baik itu Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Berapa sesungguhnya beras ada yang disimpan di pemerintahan-pemerintahan daerah persisnya?," ungkap dia.

"Selain itu belum dihitung cadangan pangan yang ada di tengah-tengah masyarakat, betulkah beras yang disebut surplus ada di tengah masyarakat petani, atau justru berada di tangan perusahan besar, korporasi swasta besar beras? kita enggak tahu, ada pemainnya atau tidak. Jadi tidak ada penjelasan, dengan tidak ada kebijakan pemerintah soal cadangan pangan daerah dan masyarakat," sambung Henry.

Pun dengan Komisi IV DPR RI. Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Sutrisno menyarankan agar sebaiknya Bulog menyerap kebutuhan dalam negeri daripada mengimpor, terlebih musim panen padi di dalam negeri juga sebentar lagi.

"Untuk pak Bulog rencana punya beras 500.000 ton disimpan di luar negeri ini sudah dikritisi oleh petani. Bulog sulit melakukan penyerapan CBP. Sebenarnya sudah ada 11 Provinsi untuk menyerap CBP. Jadi objek kita untuk menyerap kita tidak perlu impor, dan sebenarnya Januari dan Februari sudah panen raya," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Kementerian Pertanian (Kementan), Badan Pangan Nasional (BPN) hingga Perum Bulog, Rabu (23/11/2022).

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera H Slamet mengkiritisi soal data stok beras yang ada di Kementan, ID Food, Badan Pangan Nasional, dan Perum Bulog.

Dia menilai belakangan ini, data soal stok beras berbeda-beda di masing-masing kementerian dan lembaga yang mengurusi pangan.

Slamet menegaskan, apabila ditemukan ada selisih data stok beras lebih baik semua pihak yang terkait segera meluruskan data tersebut.

"Stok beras ini simpang siur, saya minta Badan Pangan, ID Food, dan Bulog. Saya ingin mendapatkan dari masing-masing di forum ini. Kalau ada selisih-selisih, selisihnya di mana kita luruskan masing-masing. Mimpin yang membuat kebijakan ada di sini semua," kata dia.

Silang data Bapanas Vs Kementan

Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, dan Kementerian Pertanian (Kementan) sempat beradu data soal stok beras nasional.

Hal ini lantaran data yang dibeberkan oleh Kementan berbeda dengan data yang dimiliki oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog.

Perdebatan diawali Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan Suwandi yang mengoreksi data yang disampaikan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi.

Suwandi mengatakan, data yang disampaikan Badan Pangan mengenai konsumsi beras yang disampaikan Arief berbeda dengan BPS.

Dalam paparan Suwandi membeberkan, pada 2019 sebanyak 31,31 juta ton, 2020 31,50 juta ton, 2022 sebanyak 31,36 juta ton, dan pada 2022 jumlahnya sebanyak 32,07 juta ton. Ini merupakan data produksi beras 2019 hingga 2022 dari BPS yang dipaparkan Suwandi.

Menurut Suwandi, data yang disampaikan Badan Pangan berbeda dari yang dirilis BPS. "Berikutnya, saya koreksi pak Kepala Bapanas untuk konsumsi 2022 dicek, itu lebih tinggi rilis BPS yaitu 30,2 juta ton angka BPS konsumsi kalau produksi, dikurangi konsumsi surplusnya akan beda. Kepala Bapanas ini 32,02 juta ton ini data BPS resmi 17 Oktober. Data kepala Bapanas tadi 39 juta ton," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI bersama Kementan, Bapanas, dan ID Food, Rabu (23/11/2022).

Kemudian Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mempertanyakan kepada Kementan saat ini stok beras yang disebutkan oleh Dirjen Tanam Pangan ada di mana. Ia juga mempertanyakan metode apa yang digunakan untuk menghitung dari kondisi stok di rumah tangga hingga pedagang.

"Pertanyaan berasnya ada di mana? Pakai metode apa? Berapa juta rumah tangga, stok di dalam rumah tangga sekian ratus ribu ton, sekian juga, sampel yang mana saya mau belanja deh," ujar Sudin.