Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Catat, Tidak Semua Perusahaan Ekspor Diizinkan Pangkas Gaji Karyawan

Kompas.com - 17/03/2023, 15:50 WIB
Ade Miranti Karunia,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri mengatakan perusahaan yang diperbolehkan melakukan penyesuaian upah pekerja hanya perusahaan yang melakukan ekspor ke Amerika Serikat (AS) dan Eropa.

Hal tersebut sekaligus menjawab pertanyaan pengusaha terkait Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.

"Semalam ada juga pengusaha yang nanya ke saya 'bu, saya ekspornya ke Singapura, boleh enggak saya lakukan penyesuaian upah bagi pekerja saya? Perusahaan saya sudah kolaps nih', Saya bilang enggak boleh," ujarnya dalam sosialisasi permenaker tersebut di Jakarta, Jumat (17/3/2023).

Baca juga: Ini Kriteria Perusahaan yang Diizinkan Pemerintah Pangkas Upah Pekerja 25 Persen

"Itu (pemotongan upah) hanya untuk (perusahaan yang ekspor ke) Amerika Serikat dan Eropa. Di luar dari itu enggak boleh ada penyesuaian upah maupun penyesuaian waktu kerja," lanjut dia.

Kemudian, Kemenaker menyebutkan kriteria perusahaan yang diizinkan untuk melakukan penyesuaian upah harus memiliki pekerja paling sedikit 200 orang. Tidak kurang dan tidak lebih dari jumlah itu.

"Industri itu harus memiliki pekerja/buruh paling sedikit 200 orang. Namanya juga industri padat karya. Ada juga yang bertanya dari Serikat Pekerja bahwa permenaker ini bisa untuk pekerjanya 110 orang. Saya bilang enggak boleh. Paling sedikit harus 200 orang pekerjanya. Jangan ditawar, kriterianya sudah kita kunci," jelas Putri.

Baca juga: Soal Permenaker Pangkas Upah Pekerja, Kadin: Hindari Pengangguran dan PHK


Putri bilang, rumusan Permenaker ini telah melalui proses koordinasi antara kementerian/lembaga terkait. Jadi kata dia, terbitnya beleid tersebut tak semata-mata dirancang oleh Kemenaker saja.

"Ini hasil diskusi dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kemenko Perekonomian dan ini sudah melalui proses harmonisasi regulasi yang dipimpin oleh Kemenkumham. Jadi tidak hanya Kemenaker," ucapnya.

Sebelumnya, Menaker Ida Fauziyah telah meneken Permenaker yang mengatur penyesuaian waktu kerja serta upah terhadap perusahaan/industri tertentu padat karya berorientasi ekspor pada 7 Maret 2023.

Pada Pasal 8 ayat 1 tertulis bahwa perusahaan/industri ekspor diizinkan untuk melakukan pemberian upah kepada pekerja padat karya sebesar 75 persen atau terjadi pemotongan upah 25 persen. Aturan ini berlaku selama 6 bulan.

Baca juga: Kemenaker Kasih Lampu Hijau ke Pengusaha Ekspor untuk Pangkas Upah Pekerjanya

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bos Bulog Sebut Hanya Sedikit Petani yang Manfaatkan Jemput Gabah Beras, Ini Sebabnya

Bos Bulog Sebut Hanya Sedikit Petani yang Manfaatkan Jemput Gabah Beras, Ini Sebabnya

Whats New
Emiten Gas Industri SBMA Bakal Tebar Dividen Rp 1,1 Miliar

Emiten Gas Industri SBMA Bakal Tebar Dividen Rp 1,1 Miliar

Whats New
Citi Indonesia Tunjuk Edwin Pribadi jadi Head of Citi Commercial Bank

Citi Indonesia Tunjuk Edwin Pribadi jadi Head of Citi Commercial Bank

Whats New
OJK: Guru Harus Punya Pengetahuan tentang Edukasi Keuangan

OJK: Guru Harus Punya Pengetahuan tentang Edukasi Keuangan

Whats New
Sekjen Anwar: Kemenaker Punya Tanggung Jawab Besar Persiapkan SDM Unggul dan Berdaya Saing

Sekjen Anwar: Kemenaker Punya Tanggung Jawab Besar Persiapkan SDM Unggul dan Berdaya Saing

Whats New
Lowongan Kerja BUMN Viramakarya untuk Posisi di IKN, Ini Posisi dan Persyaratannya

Lowongan Kerja BUMN Viramakarya untuk Posisi di IKN, Ini Posisi dan Persyaratannya

Whats New
Soal Relaksasi HET Beras Premium, Dirut Bulog: Biasanya Sulit Dikembalikan...

Soal Relaksasi HET Beras Premium, Dirut Bulog: Biasanya Sulit Dikembalikan...

Whats New
Potensi Pasar Geospasial di Indonesia

Potensi Pasar Geospasial di Indonesia

Whats New
OJK Minta Lembaga Keuangan Bikin 'Student Loan' Khusus Mahasiswa S-1

OJK Minta Lembaga Keuangan Bikin "Student Loan" Khusus Mahasiswa S-1

Whats New
Soal Tarif PPN 12 Persen, Sri Mulyani: Kami Serahkan kepada Pemerintahan Baru

Soal Tarif PPN 12 Persen, Sri Mulyani: Kami Serahkan kepada Pemerintahan Baru

Whats New
Citilink Buka Lowongan Kerja Pramugari untuk Lulusan SMA, D3, dan S1, Ini Syaratnya

Citilink Buka Lowongan Kerja Pramugari untuk Lulusan SMA, D3, dan S1, Ini Syaratnya

Whats New
Kerangka Ekonomi Makro 2025: Pertumbuhan Ekonomi 5,1 - 5,5 Persen, Inflasi 1,5 - 3,5 Persen

Kerangka Ekonomi Makro 2025: Pertumbuhan Ekonomi 5,1 - 5,5 Persen, Inflasi 1,5 - 3,5 Persen

Whats New
Tinjau Fluktuasi Bapok, KPPU Lakukan Sidak Serentak di Sejumlah Pasar

Tinjau Fluktuasi Bapok, KPPU Lakukan Sidak Serentak di Sejumlah Pasar

Whats New
Simak Rincian Kurs Rupiah Hari Ini di BRI hingga CIMB Niaga

Simak Rincian Kurs Rupiah Hari Ini di BRI hingga CIMB Niaga

Whats New
Kemenhub: KNKT Akan Investigasi Penyebab Jatuhnya Pesawat di BSD

Kemenhub: KNKT Akan Investigasi Penyebab Jatuhnya Pesawat di BSD

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com