Anies Kritik Pembangunan Jalan Era Jokowi, Kementerian PUPR: Salah Interpretasi Data BPS

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) Anies Baswedan menyebutkan, pembangunan jalan di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lebih panjang dibandingkan era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menanggapi hal tersebut, Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hedy Rahadian mengatakan, ada kesalahan dalam memahami data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

"Yang disebut bahwa pembangunan jalan SBY lebih panjang dari zaman Jokowi, itu bukan itu maksud data BPS, jadi salah interpretasi data BPS," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (24/5/2023).

Baca juga: Soal Investasi di IKN, Bahlil: Mulai Jalan di Agustus Setelah Infrastruktur Selesai

Dia menjelaskan, data BPS yang menjadi acuan pernyataan Anies tersebut menampilkan data berdasarkan status jalan dari jalan provinsi menjadi jalan nasional, bukan data pembangunan jalan baru.

Misalnya sekian kilometer jalan provinsi sudah dibangun sebelum era SBY, namun pada era SBY jalan provinsi tersebut berubah statusnya menjadi jalan nasional karena diterbitkan surat keputusan (SK) baru.

"Jadi status kewenangan jalan nasionalnya bertambah sekian belas ribu kilometer itu, itu adalah perubahan status dari jalan provinsi menjadi jalan nasional. Bukan pembangunan jalan baru," jelasnya.

Sebagai informasi, Anies menyebut pembangunan jalan nasional selama era Jokowi hanya sekitar 500 kilometer (Km), sedangkan era SBY mampu membangun jalan nasional 20 kali lipat dari itu yakni sekitar 11.800 Km.

Dengan demikian, sebanyak 11.800 Km jalan nasional tersebut belum tentu berasal dari pembangunan jalan baru.

"Jadi ini waktu jaman SBY kan nambah jalan nasional, itu bukan hasil pembangunan kebanyakan, ada sih pembangunannya tapi sedikit. Jaman Jokowi juga sama, ada perubahan walau sedikit," ungkapnya.

Baca juga: Bikin Macet dan Rusak Jalan Umum, Jokowi Minta Truk Batu Bara Lewat Jalan Khusus

Sementara itu, Ketua Pimpinan Komisi V DPR RI Lasarus tidak ingin menanggapi persoalan ini dari sisi politik. Yang jelas, kata dia, era kepemimpinan Jokowi maupun SBY sama-sama memiliki sisi positif dan negatif.

"5 tahun masa pemerintahan SBY saya sudah pimpinan Komisi V, 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi saya pimpinan Komisi V. Jadi saya tahu di dua masa pemerintahan ini semua ada plus minusnya," ucap Lasarus di tempat yang sama.

Dia menyebutkan, pembangunan jalan baik tol maupun non-tol pasti bermanfaat untuk masyarakat. Namun memang akhir-akhir ini pemerintah lebih giat membangun jalan tol ketimbang jalan non-tol.

Sebab, dia bilang, jalan tol terbukti dapat membantu mengurai kemacetan dan menurunkan jumlah kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya. Selain itu, jalan tol juga digemari oleh masyarakat terutama untuk mudik lebaran karena dinilai lebih cepat dan aman.

"Jalan yang berbayar kenapa kita bangun lebih banyak? Karena memang untuk tol ini perlu investasi besar, kalau kita hanya mengandalkan APBN kuat nggak? Kan itu masalah. Nah ada yang mau investasi kita kasih ruang dan jalannya ada, dimanfaatkan," kata dia.

Sebelumnya, Anies menyebut era Jokowi berhasil membangun jalan tol terpanjang, yaitu 1.569 kilometer dari total jalan tol saat ini 2.499 kilometer.