Laporan soal Dana Pensiun BUMN Bermasalah Rampung Bulan Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Upaya Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyelesaikan masalah dana pensiun (dapen) BUMN kembali bergulir.

Ia bilang, akhir bulan ini akan ada laporan konkret terkait dapen BUMN. Laporan tersebut akan menunjukkan dapen BUMN yang memiliki kondisi baik dan kurang sehat.

"Siapa yang memang kondisinya baik, siapa yang mungkin ada fraud, atau korupsi, kami tunggu final due diligence (uji tuntas)," ujar dia saat ditemui di Jakarta Pusat, Selasa (4/7/2023).

Baca juga: OJK Tunggu Hasil Asesmen Dana Pensiun BUMN Bermasalah

Erick menambahkan laporan terkait dapen tersebut menunggu adanya proses uji tuntas. Sementara itu, pihaknya juga telah mempersiapkan langkah-langkah ke depannya.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono juga tengah menunggu hasil asesmen yang akan diberikan Kementerian BUMN.

Selanjutnya, OJK akan berperan dalam perumusan peraturan pemerintah yang dilakukan, khususnya dengan Kementerian Keuangan terkait harmonisasi program pensiun.

Baca juga: Erick Thohir Sebut IFG Bakal Kelola Dana Pensiun BUMN

Itu mencakup substansi utama yakni penetapan usia pensiun normal, penetapan dana tidak aktif, besaran usia jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta harmonisasi program yang bersifat sukarela dan program wajib.

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, terdapat empat dana pensiun yang sedang dalam proses investigasi. Pasalnya, hasil investasi empat dapen tersebut hanya di bawah 4 persen.

Sebagai informasi, terdapat 61 dana pensiun pemberi kerja (DPPK) BUMN. Dari jumlah tersebut, sebanyak 50 DPPK menjalankan program pensiun manfaat pasti (PMPP) dan 11 DPPK menjalankan program pensiun iuran pasti (PPIP).

Baca juga: Meneropong Potensi Industri Dana Pensiun di Indonesia