KTT AIS Forum Bakal Bahas Isu Ekonomi Biru hingga "Illegal Fishing"

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Negara Pulau dan Kepulauan atau Archipelagic and Island States (AIS) akan menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang dihelat pada 10-11 Oktober 2023.

KTT AIS Forum akan membahas sederet isu penting mulai dari ekonomi biru (blue economy), penanggulangan sampah di laut, hingga illegal fishing.

Senior Advisor for Climate and Environmental Governance, AIS Program Manager Abdul Wahib Situmorang mengatakan AIS Forum akan berdampak positif bagi nelayan.

Baca juga: Luhut Beberkan Keberhasilan RI Selama Bergabung 4 Tahun di AIS Forum

"Kita tahu bahwa kalau kita ngomongin nelayan tradisional sekarang tidak bisa lagi mengandalkan petunjuk-petunjuk alam," ujarnya dalam media briefing yang digelar oleh Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), di Jakarta, Kamis (20/7/2023).

"Karena ada perubahan iklim, maka petunjuk-petunjuk alam itu harus dikombinasikan juga dengan petunjuk-petunjuk yang berbasis ilmu pengetahuan," sambung dia.

Melalui KTT AIS Forum, pemerintah mendorong sebanyak mungkin teknologi berbasis ilmu pengetahuan yang bisa dipergunakan oleh nelayan-nelayan tradisional

Baca juga: Luhut: Forum AIS Bukan Milik Indonesia Sendiri, Kami Ingin Berkolaborasi

"Itu (teknologi untuk nelayan) juga nanti bisa menghemat waktu, resources yang dipakai oleh nelayan, terutama bensin, untuk menangkap ikan di laut. Jadi itu beberapa manfaat yang bisa dirasakan langsung oleh nelayan," papar Abdul Wahid.

Terkait isu penangkapan ikan secara ilegal (ilegal fishing), KTT AIS Forum akan membahas akar masalah dari ilegal fishing yang dinilai berasal dari masalah kemiskinan dan masalah tata kelola.

Selain itu, lanjut Abdul Wahid, pemerintah ingin mendorong ekowisata agar bisa dimanfaatkan para masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir.

Baca juga: Luhut Berharap AIS Forum Dorong Indonesia Wujudkan Visi Poros Maritim Dunia

"Yang kita mau dorong itu misalnya tadi sudah disampaikan soal ecotourism dan bagaimana ecotourism ini tulang punggungnya itu adalah masyarakat yang ada di pesisir," ucapnya.

Sementara terkait isu ekonomi biru, Pemerintah Indonesia sedang berupaya mengejar target kerja sama dengan negara lain. Hal itu diharapkan bisa terwujud pada saat KTT AIS Forum nanti.

Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan, dengan adanya berbagai kontribusi dan kerja sama di AIS Forum, dirinya yakin akan berdampak langsung pada program kongkret yang langsung menyentuh masalah di lapangan.

Baca juga: Disorot Luhut, Ini Alasan Bank Dunia Turunkan Indeks Performa Logistik Indonesia

Hal ini mencakup pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, menjaga lingkungan laut, dan peningkatan kapasitas masyarakat di berbagai negara pulau dan kepulauan di seluruh dunia.

Mantan Jenderal Purnawirawan TNI ini lebih lanjut menjelaskan, AIS Forum dirancang sebagai platform solidaritas global dalam mengatasi tantangan kelautan secara efektif dan inovatif.

"Saya mendapat laporan bahwa AIS Forum telah melakukan lebih dari 200 sesi pertukaran pengetahuan, pelatihan, dan bantuan teknis, pemberian beasiswa, hibah penelitian bersama, dan kerja sama program inovatif dengan lebih dari 300 pemangku kepentingan," ucapnya dalam agenda AIS Forum Blue Innovation Solution: Matchmaking Sustainable Solution: Bringing Investors and Bluepreneurs Together di Jakarta pada Senin (26/6/2023).

Baca juga: Luhut: Bank Dunia Enggak Fair soal Indeks Performa Logistik