Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Anggito Abimanyu
Dosen UGM

Dosen Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ketua Departemen Ekonomi dan Bisnis, Sekolah Vokasi UGM. Ketua Bidang Organisasi, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia

Visi Ekonomi 2045 Para Capres

Kompas.com - 23/10/2023, 05:45 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Sebagai langkah awal, calon presiden dan wakil presiden harus menyusun visi, misi, dan program prioritas dengan mengacu pada Rancangan RPJMN 2025-2029.

Rancangan tersebut menjadi pedoman pembangunan selama lima tahun, serta menjadi penugasan kepada kementerian/lembaga/BUMN dan pemerintah daerah.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas juga disebut telah mengembangkan Manajemen Risiko Prioritas Nasional untuk memantau sinkronisasi perencanaan di pusat dan daerah.

"Ini (sosialisasi) baru pertama kali kita lakukan dengan harapan bisa sinkron hingga ke tingkat daerah,” kata Kepala Bappenas.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengatakan, visi dan misi program yang akan disusun partai politik untuk menatap masa depan dalam teknologi lima tahun, serta dalam jangka panjang menuju Indonesia Emas pada 2045, adalah hal yang penting.

Visi Ekonomi 2045

Dalam jangka menengah, Indonesia diharapkan mencapai pertumbuhan ekonomi antara 5 persen-6 persen. Untuk itu diperlukan perubahan struktural sumber pertumbuhannya.

Dengan pertumbuhan itu saja pada saat Indonesia sampai pada Tahun Emas 2045, Indonesia masih berada dalam jebakan pendapatan menengah (Middle Income Trap atau MIT). Untuk itu diperlukan perubahan struktural yang signifikan dari sisi sumber pertumbuhannya.

Pasalnya, untuk keluar dari jebakan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia harus mencapai rata-rata 7 persen per tahun mulai saat ini dan diperkirakan baru terjadi pada 2038.

Jika pertumbuhan ekonomi rata-rata 6 persen, maka Indonesia baru akan lepas dari MIT pada 2041. Demikian bunyi RPJP kita.

Membebaskan diri dari MIT tidaklah mudah dan banyak negara yang berjuang melepaskan diri darinya.

Berdasarkan data Bank Dunia dari 101 negara berpendapatan menengah sejak 1960, hanya 13 negara yang berhasil naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi, antara lain Yunani, Hong Kong, Irlandia, Israel, Jepang, Mauritius, Portugal, Puerto Riko, Republik Korea, Singapura, Spanyol dan Provinsi Taiwan di Cina. Lainnya masih tetap menjadi negara berpendapatan rendah.

Sampai saat ini kita mendengar tema yang diusung masing-masing calon presiden relatif sama. Cara mewujudkan visi tersebut juga belum menunjukkan perbedaan mendasar.

Dari program yang ada, kita belum mendengar adanya akselerasi atau perubahan cara mencapai tujuan. Termasuk strategi menghadapi perubahan iklim dan penurunan energi dengan emisi rendah.

Para calon presiden mempunyai visi menjadikan Indonesia 100 tahun pada 2045 sebagai negara berpendapatan tinggi.

Hal ini hanya akan terwujud apabila pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 6 persen per tahun sehingga dapat melepaskan Indonesia dari jebakan negara berpendapatan menengah.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com