Ini Pandangan Anies dan Ganjar soal Strategi Kebijakan Upah Buruh

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak dua calon presiden (capres) yakni Anies Baswedan dengan nomor urut 1 dan Ganjar Pranowo dengan nomor urut 3 memberikan pandangannya terkait mekanisme pengupahan buruh yang selalu diwarnai unjuk rasa menjelang akhir tahun.

Hal ini dinilai selalu menciptakan kondisi yang menengangkan pada Oktober setiap tahunnya.

Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan menjelaskan, masalah pengupahan buruh merupakan masalah yang klasik atau acap kali terjadi secara tahunan.

Baca juga: BPS: Upah Riil Buruh Tani Cenderung Melemah

"Menimbulkan ketidakpastian di tiga pihak, ya di pengusaha, ya di buruh, ya di pemerintah. Di pemerintah menjelang Oktober itu menjelang pusing itu," kata dia dalam acara Dialog Capres Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), yang diselenggarakan Senin (11/12/2023).

Ia menambahkan, perlu dibuat suatu aturan yang lebih dapat diprediksi setiap tahunnya. Hal itu untuk menjaga iklim industri tenang dan tidak terjadi intensitas tinggi pada Oktober setiap tahunnya.

Tiga pihak tersebut perlu duduk bersama untuk menyepakati formula untuk beberapa tahun ke depan (multiyears).

Anies menyadari, untuk membuat iklim industri bisnis tidak terus tegang pada akhir tahun perlu adanya rencana beberapa tahun ke depan.

"Bila ini disusun dengan fairness, kita bisa lihat, harus memprogram bareng," imbuh dia.

Baca juga: Daftar Lengkap UMP 2024 di Seluruh Provinsi Indonesia dan Kenaikannya

Dalam kesempatan terpisah, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga memberikan visinya terkait sistem pengupahan buruh tersebut.

Ia mengaku telah lebih dari 10 tahun mengerjakan soal pengupahan buruh ketika menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Salah satu yang sempat mendapatkan sorotan adalah ketika penghitungan upah butuh yang semula menggunakan pertimbangan survei kebutuhan layak hidup (KLH) diubah dengan penghitungan indikator pertumbuhan ekonomi.

Dalam menghadapi besarnya dorongan terkait pengupahan buruh tersebut, Ganjar kemudian bertanya terkait besaran upah dan fasilitas apa saja yang dibutuhkan buruh.

Sebagai contoh, waktu itu buruh di Semarang khawatir soal kesehatan, transportasi, pendidikan, dan subsidi orang miskin yang diberikan pemerintah.

Menurut Ganjar, fasilitas-fasilitas tersebut juga perlu diadakan agar buruh dapat merasa nyaman menjalankan pekerjaannya.

"Maka kalau format ini dipakai, upah boleh sejumlah ini, tapi beberapa persoalan sudah dihandle pemerintah, maka jatuhnya akan sama," ungkap dia.

Sebagai contoh, Ganjar Pranowo menganggarkan pengadaaan moda ransportasi umum bus Trans Jateng senilai Rp 10 miliar yang dapat dimanfatkan oleh buruh untuk mencapai tempat kerja. Dengan moda transportasi umum ini, pekerja hanya perlu membayar Rp 2.000 untuk sekali jalan. Dengan demikian, buruh dapat menekan pengeluarannya.

Sebagai informasi, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto juga dijadwalkan untuk menghadiri Dialog Capres Apindo tersebut. Namun, kedatangan Prabowo terpaksa harus dijadwalkan ulang.

Baca juga: Kenaikan UMP Buruh Vs Kenaikan Gaji PNS, Mana Lebih Besar?