Profil 7 Perusahaan BUMN yang Resmi Dibubarkan Pemerintah

Merujuk laporan PPA, pada tahun 2008, aset PT Iglas hanya Rp 188,69 miliar, sedangkan utangnya mencapai Rp 318,99 miliar. Perusahaan mencatatkan rugi sebesar Rp 86,26 miliar.

Kemudian pada tahun 2017, asetnya susut menjadi Rp 119,87 miliar, beban utang Rp 1,09 triliun, ekuitas minus Rp 977,46 miliar, pendapatan Rp 824 juta, dan rugi bersih Rp 55,45 miliar. Pada tahun 2017 lalu utang Iglas tercatat mencapai Rp 1,09 triliun.

5. PT Kertas Kraft Aceh (Persero) atau KKA

PT Kertas Kraft Aceh (Persero) merupakan perusahaan produksi kertas kantong semen yang berlokasi di kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Pabrik KKA yang berdiri pada 21 Februari 1983 ini, memiliki tujuan awal sebagai swasembada kertas kantong semen Indonesia.

Presiden Joko Widodo juga tercatat pernah bekerja di perusahaan ini jauh sebelum menjadi pejabat negara. KKA mulai beroperasi pada tahun 1989, namun sayangnya perusahaan pelat merah ini harus berhenti beroperasi pada 2008 lantaran kasus utang yang melilit perusahaan

PPA bahkan harus memberikan dana talangan sebesar Rp 51,34 miliar dan pinjaman dana restrukturisasi sebanyak Rp 141,62 miliar untuk mengatasi masalah utang tersebut.

Baca juga: Lampaui Target, Belanja Negara Tembus Rp 3.121,9 Triliun Sepanjang 2023

6. PT Industri Sandang Nusantara (Persero) atau ISN

PT ISN merupakan perusahaan BUMN yang memproduksi tekstil dan turunannya, seperti benang tenun. ISN didirikan pada tahun 1999, dan bertujuan sebagai upaya swasembada pangan yang dicanangkan sejak 1961.

Namun, sejak 2018 lalu, ISN telah berhenti beroperasi. PPA bahkan telah memberikan suntikan dana talangan sebesar Rp 26 miliar untuk bantuan keberlangsungan usaha, namun bantuan ini tidak dapat menyelamatkan operasional PT ISN.

7. PT Pembiayaan Armada Niaga Nasional (Persero) atau PANN

PT PANN didirikan pada 1974, dan dikhususkan untuk melakukan usaha di bidang pengembangan armada niaga nasional.

Perusahaan ini tidak hanya menyediakan dan mengoperasikan armada niaga dan jasa pengadaan kapal saja, melainkan menjadi perantara pengadaan kapal dan perdagangan di bidang armada niaga.

Beberapa usahanya PANN termasuk membuat facial monitoring system, monitoring kapal, estimasi keberangkatan dan kedatangan kapal, informasi cuaca, kondisi cuaca, long range identification, dan tracking national data center.

PANN tercatat memiliki anak usaha di bidang pembiayaan yakni PT PANN Pembiayaan Maritim.

Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, PT PANN berdiri dengan modal dasar Rp 180 miliar dan modal disetor pemerintah Rp 45 miliar. Sementara 93 persen sahamnya dimiliki oleh pemerintah dan sekitar 6,9 persen dimiliki oleh Bank Mandiri.

Sumber: Kompas.com (Penulis: Kiki Safitri, Haryanti Puspa Sari | Editor: Akhdi Martin Pratama, Sakina Rakhma Diah Setiawan)