Asosiasi Spa Tolak Pajak Hiburan 40 Persen, Bisa Mematikan Usaha

Asyhadi menuturkan, Indonesia tak hanya didukung oleh suasana dan keindahan alam, tapi juga memiliki pusat relaksasi dan spa berbasis produk tradisional yang tersebar di berbagai daerah.

Oleh karenanya, ia sungguh menyayangkan jika potensi besar spa yang ada di depan mata ini terancam sirna bila aturan mengenai pajak PBJT ini masih diberlakukan.

Baca juga: Dukung Sektor Pariwisata, Kemenaker Kembangkan Kejuruan Spa Therapist

Sebagai informasi, tarif pajak hiburan yang dimaksud tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU KHPD).

Merujuk Pasal 58 ayat 2, khusus tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40 persen dan paling tinggi 75 persen. Namun, tarif PBJT tersebut akan ditetapkan lebih lanjut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda). (Reporter: Rashif Usman | Editor: Noverius Laoli)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Asosiasi Spa Tolak Penetapan Pajak 40%, Bisa Mematikan Dunia Usaha