Ini Masalah yang Paling Banyak Diadukan Konsumen ke Kemendag

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perdagangan mengklaim terjadi penurunan pengaduan konsumen sepanjang tahun 2020. Tahun lalu ada sebanyak 931 pengaduan, menurun dari 2019 yang sebanyak 1.110 pengaduan dan 2018 sebanyak 1.771 pengaduan.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Veri Anggrijono mengatakan, dari total pengaduan konsumen pada tahun lalu, sebanyak 863 kasus atau 93,12 persen pengaduan berhasil diselesaikan.

Kemudian sebanyak 4 kasus ditolak karena bukan permasalahan konsumen akhir. Sedangkan yang masih dalam proses sebanyak 64 kasus.

"Salah satu komponen penting stabilitas perekonomian adalah menjaga konsumsi masyarakat. Untuk itu, diperlukan dukungan pemerintah dalam menciptakan kepercayaan konsumen dalam bertransaksi,” ujar Veri dalam keterangan resminya, Kamis (14/1/2021).

Ia menjelaskan, jumlah pengaduan terbesar berasal dari niaga elektronik (niagal-el/e-commerce) sebanyak 396 kasus. Di mana sebanyak 355 kasus telah diselesaikan Kemendag, sedangkan 41 kasus masih dalam proses.

Pengaduan pada niaga-el meliputi pembatalan pembelian tiket transportasi udara, pembelian barang yang tidak sesuai dengan yang ditampilkan pada iklan, barang yang dibeli tidak diterima oleh konsumen, barang rusak, pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pelaku usaha, dan penipuan.

Ada pula terkait waktu kedatangan barang tidak sesuai yang diperjanjikan, serta kecurangan pada sistem lokapasar (market place).yang merugikan konsumen. Dari beragam pengaduan itu, sektor jasa transportasi adalah yang paling mendominasi.

Menurut Veri, peningkatan pengaduan konsumen di niaga-el disebabkan beberapa faktor, seperti dampak revolusi digital dan meningkatnya aktivitas masyarakat di rumah dengan adanya kebijakan kerja dari rumah.

Baca juga: Sri Mulyani Ungkap Modus Pencucian Uang Pemilik Money Changer, Nilai Capai Rp 23,4 Miliar

Selain itu, semakin gencarnya promosi belanja daring (online) yang ditawarkan oleh beragam e-commerce. Serta banyak pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang beralih berdagang secara daring dan bergabung di e-commerce, atau membangung toko daring sendiri.

"Bagi pelaku usaha daring yang terbukti melakukan penipuan, Kemendag telah melakukan penindakan berupa peringatan hingga pencabutan izin usaha,” ujar Veri.

Di sisi lain, kasus pengaduan konsumen yang juga berhasil diselesaikan Kemendag melalui klarifikasi dan mediasi, diantaranya pada sektor perumahan dengan transaksi senilai Rp 612,4 juta, pengembalian booking fee property sebesar Rp 5 juta, pengembalian uang muka pemesanan rumah pada perusahaan pengembang sebesar Rp 30,5 juta.

Lalu penggantian kendaraan bermotor konsumen yang terbakar saat parkir senilai Rp 250,3 juta, pembelian kendaraan bermotor setelah uang muka 2 tahun baru mendapatkan kendaraan tersebut senilai Rp 495 juta, serta pengembalian tiket dari berbagai maskapai penerbangan dengan pengembalian uang sebesar Rp 287 juta dan voucer sebesar Rp 103,3 juta.

Kasus lain yang menonjol di masa pandemi ini, lanjut Veri, yaitu tentang kenaikan tagihan listrik. Ia bilang, berdasarkan informasi yang ia terima, kenaikan disebabkan penggunaan listrik yang meningkat akibat kebijakan kerja di rumah dan pembelajaran daring.

"Namun, sebagai bentuk upaya perlindungan konsumen terkait keakuratan alat ukur listrik, maka KWH meter yang digunakan konsumen harus dilakukan tera ulang,” tutup Veri.

Baca juga: IHSG Diproyeksi Bisa Tembus 7.000 pada 2021