Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

China Tolak Dilabeli sebagai Negara Maju, Apa Alasannya?

Kompas.com - 14/05/2023, 21:06 WIB
Muhammad Idris

Penulis

KOMPAS.com - Pemerintah China dengan tegas menolak label sebagai negara maju yang disematkan oleh Amerika Serikat. Meski jadi negara dengan ekonomi terbesar kedua dunia, sampai saat ini Beijing bersikeras mempertahankan statusnya sebagai negara berkembang.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China (MFA), Wang Wenbin, menyebut bahwa status negara berkembang China didukung oleh fakta-fakta konkret. Hal ini sudah tak perlu lagi dibantah.

"Status China sebagai negara berkembang didukung oleh fakta-fakta konkrit. PDB per kapita China pada tahun 2022 adalah 12.741 dollar AS, atau seperlima dari ekonomi maju dan hanya seperenam dari AS," beber Wenbin dikutip dari laman resmi MFA, Minggu (14/5/2023).

"Pendapatan nasional bruto menempati peringkat ke-68 dan HDI ke-79 di dunia pada tahun 2021, yang serupa dengan negara-negara berkembang besar lainnya," kata dia lagi.

Baca juga: Berapa Jumlah BUMN di China dan Mengapa Mereka Begitu Perkasa?

Wenbin bilang, status China sebagai negara berkembang juga memiliki dasar yang kuat dalam hukum internasional. Status ini diakui oleh peraturan dalam Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO.

Beberapa perjanjian organisasi dunia lainnya juga menegaskan China masihlah berstatus negara berkembang, bukan sebaliknya dilabeli sebagai negara maju.

"Selama bertahun-tahun, China telah berdiri bahu-membahu dengan negara-negara berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin dalam perjuangan pembebasan nasional dan saling mendukung dalam pembangunan nasional," ujar Wenbin.

"Kami bersama-sama telah mendemonstrasikan dengan jelas apa arti seorang teman yang membantu teman yang sedang membutuhkan. Yang demikian itu adalah seorang teman sejati," ungkap dia.

Baca juga: Mengapa PKI dan Komunis di Seluruh Dunia Identik dengan Palu Arit?

Menurutnya, alih-alih bergabung dengan kelompok negara kaya yang didominasi negara-negara Barat, China mengklaim akan selalu berdiri dengan sesama negara berkembang untuk memperjuangkan hak bersama dan membela kepentingan bersama.

Seperti yang ditegaskan Presiden Xi Jinping, sambung Wenbin, China akan selalu menjadi anggota keluarga besar negara-negara berkembang.

Lanjut dia, pemerintah China juga membantah tuduhan status sebagai negara berkembang dijadikan akal bulus untuk mendapatkan banyak keuntungan, terutama terkait perdagangan internasional.

Sebagai informasi saja, status negara berkembang bisa dibilang banyak memiliki keuntungan. Banyak negara di dunia, terutama negara maju, memberlakukan tarif masuk impor barang yang lebih rendah dari negara-negara berkembang.

Baca juga: Khrushchyovka, Cara Uni Soviet Sediakan Rumah Murah bagi Warganya

Apabila suatu negara berkembang berubah statusnya menjadi negara maju, maka negara tersebut akan kehilangan sejumlah keistimewaan yang tidak didapat negara maju dalam perdagangan internasional.

"Saya juga ingin menekankan bahwa adalah hak China yang ssah untuk mempertahankan status negara berkembang kita. China tidak menggunakan status tersebut sebagai tameng untuk menghindari kewajiban internasional atau batu loncatan mendapatkan hak istimewa," kata Wenbin.

"Sebaliknya, kami telah berkontribusi pada perdamaian dan pembangunan dunia. Dari tahun 2013 hingga 2021, China telah menyumbang rata-rata sekitar 38,6 persen pertumbuhan ekonomi dunia setiap tahunnya, lebih tinggi dari gabungan negara-negara G7," tambah dia.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Sudah Tarik Utang Baru Rp 119,1 Triliun hingga April 2024

Pemerintah Sudah Tarik Utang Baru Rp 119,1 Triliun hingga April 2024

Whats New
Penerbangan Haji Diwarnai Keterlambatan, Bos Garuda Minta Maaf

Penerbangan Haji Diwarnai Keterlambatan, Bos Garuda Minta Maaf

Whats New
Kemenaker Paparkan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketenagakerjaan di RI, TKA Punya Sumbangan Besar

Kemenaker Paparkan Pertumbuhan Ekonomi dan Ketenagakerjaan di RI, TKA Punya Sumbangan Besar

Whats New
Bantu Petani Sulsel yang Terkena Banjir, Mentan Amran Serahkan Bantuan Senilai Rp 410 Miliar

Bantu Petani Sulsel yang Terkena Banjir, Mentan Amran Serahkan Bantuan Senilai Rp 410 Miliar

Whats New
Realisasi Impor Gula Lambat, Kemendag Tegur 3 Importir

Realisasi Impor Gula Lambat, Kemendag Tegur 3 Importir

Whats New
Peran Gas Bumi Penting untuk Kurangi Impor LPG

Peran Gas Bumi Penting untuk Kurangi Impor LPG

Whats New
BPH Migas Ajukan Kuota Pertalite 2025 Sebesar 33,23 Juta Kiloliter

BPH Migas Ajukan Kuota Pertalite 2025 Sebesar 33,23 Juta Kiloliter

Whats New
Berburu Kacamata di Pusat Perbelanjaan Senen Jaya 1 dan 2

Berburu Kacamata di Pusat Perbelanjaan Senen Jaya 1 dan 2

Whats New
Tumpukan Kontainer di Pelabuhan, Sri Mulyani: 62,3 Persen Sudah Diselesaikan

Tumpukan Kontainer di Pelabuhan, Sri Mulyani: 62,3 Persen Sudah Diselesaikan

Whats New
Lazada Diduga Lakukan Tindakan Diskriminatif, KPPU Berikan Respons

Lazada Diduga Lakukan Tindakan Diskriminatif, KPPU Berikan Respons

Whats New
Pertamina Akan Tertibkan Penjualan Jual Elpiji 3 Kg di di Warung

Pertamina Akan Tertibkan Penjualan Jual Elpiji 3 Kg di di Warung

Whats New
3 Hal yang Bisa Dilakukan Gen Z untuk Ubah Kecemasan jadi Produktifitas

3 Hal yang Bisa Dilakukan Gen Z untuk Ubah Kecemasan jadi Produktifitas

Whats New
BPH Migas Siapkan 100.000 KL Kuota BBM Pertalite untuk Pertashop

BPH Migas Siapkan 100.000 KL Kuota BBM Pertalite untuk Pertashop

Whats New
Surplus APBN Naik Jadi Rp 75,7 Triliun

Surplus APBN Naik Jadi Rp 75,7 Triliun

Whats New
Jokowi Terbitkan Aturan Baru soal Potongan Gaji Karyawan untuk Iuran Tapera, Simak Poin Pentingnya

Jokowi Terbitkan Aturan Baru soal Potongan Gaji Karyawan untuk Iuran Tapera, Simak Poin Pentingnya

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com