Targetkan 70 Juta Peserta pada 2026, BPJS Ketenagakerjaan Mulai Sosialisasi KKBC

GRESIK, KOMPAS.com - Guna mencapai target 70 juta kepesertaan pada 2026, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mulai masif sosialisasi hingga ke desa. Termasuk dilakukan di Desa Wedani, Kecamatan Cerme, Gresik, Jawa Timur.

Sosialisasi dengan mengusung tema Kerja Keras Bebas Cemas (KKBC) yang berlangsung di Desa Wedani, serentak dilakukan bersamaan dengan sepuluh daerah lain di Indonesia. Agenda ini terhubung langsung dengan Direktur Utama (Dirut) BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo di Kantor Pusat Jakarta via zoom, Kamis (6/7/2023).

Adapun launching KKBC di Desa Wedani mewakili wilayah Jawa Timur, dihadiri oleh Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur Hadi Purnomo, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Gresik Edy Hadisiswoyo, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Gresik Abu Hassan dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Gresik Andhy Hendro Wijaya, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Gresik Bunyamin Najmi, 100 pekerja dan pihak terkait.

Baca juga: Ada BPJS Ketenagakerjaan Syariah, Apa Bedanya dengan Konvensional?

Ditandai dengan pemukulan kentongan, acara dilanjutkan bincang santai dengan narasumber Hadi Purnomo dan Abu Hassan, memaparkan program dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Serta penyerahan manfaat program BPJS ketenagakerjaan bagi ahli waris peserta yang meninggal dunia.

Kepada ahli waris almarhum Wiji Harto, yang merupakan pekerja rentan warga Desa Mojosari, Kecamatan Driyorejo, Gresik, diberikan santunan Jaminan Kematian (JKM) yang diserahkan secara simbolis senilai Rp 84 juta. Ada pula santunan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) meninggal atas nama almarhum Muarif, pekerja rentan warga Desa Sekarkurung, Kecamatan Kebomas, Gresik.

Santunan yang diserahkan untuk ahli waris almarhum Muarif, selain JKK meninggal senilai Rp 48 juta, juga beasiswa anak pertama Rp 24 juta dan anak kedua Rp 71 juta. Di samping itu, bea perawatan dan pengobatan yang sudah dibayarkan Rp 91,2 juta sehingga total sebesar Rp 256 juta untuk ahli waris Muarif.

Terkait sosialisasi KKBC langsung ke desa, Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur Hadi Purnomo mengatakan, cara ini dinilai cukup tepat lantaran ekosistem desa menyimpan potensi jutaan pekerja di sektor informal atau Bukan Penerima Upah (BPU), yang mayoritas belum memahami pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Syariah Akan Diperluas, KNEKS Diajak Komunikasi Intens

BPJS ketenagakerjaan, lanjut Hadi Purnomo, saat ini memang tengah fokus menggarap sektor BPU, di mana sebagian besarnya berada di ekosistem desa. Dengan iuran mulai dari Rp 16.800 per bulan, para pekerja BPU bakal mendapatkan perlindungan program JKK dan JKM.

"Jika dibanding dengan iurannya, manfaat yang didapatkan jauh lebih besar. Mulai dari perawatan tanpa batas biaya, santunan kematian karena kecelakaan kerja sebesar 48 kali upah yang dilaporkan, santunan STMB atau Sementara Tidak Mampu Bekerja, hingga santunan cacat total tetap dan layanan homecare," ujar Hadi Purnomo.

Sementara jika peserta meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja, maka ahli waris bakal mendapatkan santunan Rp 42 juta, juga beasiswa pendidikan untuk dua orang anak dari jenjang Taman Kanak-kanak (TK) hingga perguruan tinggi maksimal Rp 174 juta.

"Pekerja BPU juga bisa mengikuti program Jaminan Hari Tua (JHT), dengan menambah iuran minimal Rp 20.000 per bulan, sehingga menjadi Rp 36.800 per bulan. Program JHT ini sifatnya tabungan dan manfaatnya untuk persiapan hari tua sejahtera, sehingga meski sudah tidak bekerja dapat tetap hidup dengan layak," tutur Hadi Purnomo.

Baca juga: Incar Pekerja Informal, BPJS Ketenagakerjaan Luncurkan Program Ini

Hadi Purnomo menyampaikan, BPJS ketenagakerjaan memberikan beragam pilihan kanal pendaftaran maupun pembayaran iuran yang mudah dijangkau oleh para pekerja di desa. Baik melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO), kantor cabang, agen perisai dan perbankan, kantor pos, pegadaian dan beberapa lainnya.

"Dengan semakin banyak masyarakat desa yang teredukasi, akan semakin banyak pula yang mendaftar menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan. Sehingga, universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan bisa segera terwujud," kata Hadi Purnomo.

Kepala Dinas PMD Gresik Abu Hasan menambahkan, jajaran Pemkab Gresik mendukung program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Di mana sudah ada sebanyak 330 desa di Gresik, yang masing-masing telah mendaftarkan sebanyak 100 pekerja rentan ke BPJS ketenagakerjaan.

"Semua Ketua RT/RW se-Kabupaten Gresik, juga sudah terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan. Dan ke depan, Pemkab Gresik juga akan mendaftarkan perangkat RT/RW, Kader PKK, petugas Posyandu dan beberapa lainnya," kata Abu Hasan.

Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Rogoh Dana Besar untuk Belanja Penguatan Keamanan Siber

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Gresik Andhy Hendro Wijaya menyampaikan, pihaknya juga akan berupaya untuk mendorong perusahaan yang berlokasi dan operasi bisnis di Gresik untuk dapat menyalurkan bantuan CSR mereka buat perlindungan pekerja rentan.

"Harapannya, semakin banyak pekerja rentan di Gresik terlindungi program BPJS ketenagakerjaan," ucap Andhy.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Gresik Bunyamin Najmi mengatakan, agenda launching KKBC diharapkan mampu menambah jumlah kepesertaan BPJS ketenagakerjaan, terutama bagi segmen BPU dan yang berada di desa-desa. Selain itu, berharap dukungan dari Pemkab Gresik yang selama ini sudah baik, akan terus lebih baik lagi.

"Keberhasilan mewujudkan program satu desa 100 pekerja rentan terlindungi tidak lepas dari support Pemkab Gresik, yang sangat peduli atas kesejahteraan masyarakat," tutur Bunyamin Najmi.

 Baca juga: Minim Perlindungan, BPJS Ketenagakerjaan Sasar Pemulung dan Marbot Masjid