Bank Dunia: Rasio Utang RI Lebih Rendah dari Malaysia hingga China

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Dunia mencatat, rasio utang pemerintah Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) masih lebih rendah dibanding dengan negara-negara di kawasan Asia dan Pasifik. Hal ini dinilai tidak terlepas dari kebijakan fiskal yang terjaga.

Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Kawasan Asia Timur dan Pasifik Aaditya Mattoo mengatakan, Indonesia dan negara lain di kawasan Asia dan Pasifik tengah menghadapi pertumbuhan rasio utang yang signifikan selama satu dekade terakhir.

Salah satu penyebabnya ialah kebutuhan pembiayaan anggaran yang tinggi pada periode pandemi Covid-19.

Baca juga: Utang Pemerintah Kembali Meningkat, per Agustus Capai Rp 7.870,35 Triliun

SHUTTERSTOCK/INDZ Ilustrasi utang pemerintah, rasio utang pemerintah.

"Jadi kawasan yang dikenal sebagai kawasan yang hemat, mereka (Asia-Pasifik) mengalami tingkat utang yang sangat tinggi," ujar dia, dalam konferensi pers, dikutip Selasa (3/10/2023).

Berdasarkan data Bank Dunia, China dan Thailand menjadi dua negara dengan kenaikan tingkat rasio paling tinggi di kawasan Asia-Pasifik pada periode 2010-2023.

Tercatat rasio utang China dan Thailand sama-sama meningkat 26 persen menjadi masing-masing sebesar 51 persen dan 54 persen.

Kemudian, rasio utang pemerintah terhadap PDB Malaysia tercatat meningkat dari 49 persen menjadi 60 persen, serta Filipina meningkat dari 48 persen menjadi 60 persen. Sementara itu, rasio utang pemerintah Indonesia meningkat dari 25 persen menjadi 39 persen dari PDB.

Meskipun meningkat, Mattoo menilai, rasio utang pemerintah Indonesia masih terjaga. Pemerintah disebut mampu menerapkan kebijakan fiskal yang hati-hati.

Baca juga: Disebut Jebakan China, Berapa Bunga Utang Kereta Cepat?

"Indonesia merupakan salah satu negara yang melakukan konsolidasi dan menarik kembali dukungan yang telah diberikan selama masa pandemi Covid-19," tuturnya.

Selain itu, pemerintah juga mampu menjaga anggaran belanjanya, sehingga kebutuhan pembiayaan mampu ditekan. Salah satu kebijakan efisiensi anggaran yang menjadi sorotan Bank Dunia ialah penghapusan subsidi BBM secara bertahap.

Dengan kebijakan fiskal yang terjaga, Bank Dunia memperkirakan, rasio utang pemerintah Indonesia akan semakin susut. Bank Dunia memproyeksi, rasio utang pemerintah Indonesia turun menjadi 39 persen pada 2024 dan 38,4 persen pada 2025.

"Jadi menurut saya, saya tidak melihat tingkat utang ini sebagai sumber risiko yang besar," ucap Aaditya.