Rasionalkah Program Unggulan Para Bakal Calon Presiden?

Oleh: Tauhid Ahmad*

BERAGAM gagasan telah muncul dalam dua bulan terakhir, diucapkan oleh para bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden untuk Pemilu Presiden 2024.

Itu antara lain mulai dari bahan bakar minyak (BBM) gratis untuk masyarakat miskin, makan siang dan susu gratis untuk pelajar dari SD hingga SMA—bahkan untuk ibu hamil dan balita—, pemberian gaji guru minimal Rp 20 juta per bulan, sampai kucuran dana desa hingga Rp 5 miliar per desa, dan lain sebagainya.

Program-program tersebut cukup menarik perhatian bagi pemilih kelompok masyarakat tertentu. Bagaimanapun, guru, ibu rumah tangga, masyarakat miskin, warga desa, dan anak muda adalah sumber-sumber pemilih yang menjanjikan untuk pemenangan pemilu mendatang.

Namun, sebelum lebih jauh membahas rasionalitas program-program para bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden untuk Pemilu Presiden 2024, contoh kasus di Amerika Serikat dapat ditengok terlebih dahulu.

Dalam kampanye pada 2007, kandidat presiden Amerika Serikat Barrack Obama juga mengusung reformasi di bidang kesehatan yang ditujukan bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat bawah. Saat terpilih, dia mengubah beragam substansi UU Kesehatan di Amerika Serikat.

Lalu, pada 2020, kampanye Joe Bidden fokus ke isu pendidikan melalui akses gratis ke pra-sekolah bagi semua anak berusia 3 dan 4 tahun, meningkatkan gaji guru, serta mengurangi kesenjangan pendanaan antara sekolah umum kaya dan berpenghasilan rendah. Kampanye ini berhasil dan kini berlangsung upaya peningkatan akses pendidikan.

Mungkinkah apa yang dilakukan kandidat presiden Indonesia mendatang memiliki tingkat rasionalisasi dalam mewujudkan janji kampanye seperti yang terjadi di Amerika Serikat?

Yang sontak terpikir, bagaimana caranya?

Bila itu berkaitan dengan legislasi, substansi janji kampanye punya kemungkinan bisa diwujudkan. Itu pun karena mengingat presiden terpilih cenderung didukung oleh jumlah kursi yang memadai di parlemen.

Namun, bicara ketersediaan anggaran, janji-janji kampanye itu belum tentu bisa mewujud.

Indonesia tidak seperti di Amerika Serikat yang utangnya pada 2023 telah mencapai 129 persen pendapatan domestik bruto (PDB) dan bahkan mungkin akan terjadi government shutdown karena tidak mampu lagi membayar utang.

Perhitungan program unggulan

Program unggulan para kandidat pasti telah dipikirkan masing-masing tim kampanye. Namun, rasanya menjadi khawatir karena program-program itu jauh dari perhitungan nyata yang saat ini telah dilakukan pemerintah.

Misalnya, dana desa yang bertujuan untuk membangun desa.

Baca juga: Jika Menang Pilpres 2024, Cak Imin Janjikan Dana Desa Naik Jadi Rp 5 Miliar

Menurut UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, alokasi dana desa paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Selama periode 2015 hinga alokasi 2024, pertumbuhan dana desa mengalami penurunan, yaitu dari pertumbuhan sebesar 28,05 persen pada 2016 menjadi 1,5 persen pada 2024.

Implikasinya, janji peningkatan dana desa hingga Rp 5 miliar per desa rentan tidak tercapai. Hingga 2024, alokasi dana desa per desa hanya Rp 974 juta per desa untuk 74.954 desa di seluruh Indonesia.

Persoalannya, apakah UU Desa perlu diubah terlebih dahulu atau belanja APBN bisa dinaikkan lima kali lipat dalam kurun waktu lima tahun mendatang demi memenuhi janji kampanye?

Karena, janji peningkatan dana desa itu butuh anggaran lebih dari Rp 374 triliun dari biasanya sebesar Rp 71 triliun (Nota Keuangan APBN 2024).

Berikutnya, ide kenaikan gaji guru minimal Rp 20 juta per bulan. Secara gagasan, ini menarik. Gagasan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan guru sehingga menjadi insentif untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Baca juga: Janji Prabowo di Sektor Pendidikan, Kuliah di Kampus Negeri Gratis, Gaji Guru Naik

Perhitungannya sederhana. Guru di Indonesia berdasarkan Data Pokok Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berjumlah 3.361.938 orang. Jumlah ini belum termasuk guru yang berada dalam lingkup Kementerian Agama. Totalnya pasti lebih besar.

Dengan perhitungan gaji minimal Rp 20 juta, setidaknya setiap satu bulan butuh anggaran gaji guru sebesar Rp 67,2 triliun. Setahun, setidaknya butuh Rp 806,8 triliun. Bila ditambah gaji ke-13, dalam setahun butuh anggaran gaji guru setidaknya senilai Rp 874 triliun.

Di saat yang sama, Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 amandemen ke-4 mengamanatkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Baca juga: Ganjar Ingin Gaji Guru Dinaikkan Jadi Rp 30 Juta, Caranya Bagaimana?

Untuk memenuhi amanat UUD, anggaran pendidikan pada 2024 ditetapkan sebesar Rp 660,8 triliun bagi peningkatan akses pendidikan, penguatan kualitas dan layanan pendidikan PAUD, percepatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidikan, serta pendidikan vokasi dan beasiswa.

Umumnya, proporsi belanja pegawai di APBN ada di kisaran 33-34 persen pada pemerintah daerah dan 19,6 persen pada pemerintah pusat (Nota Keuangan APBN, 2024).

Anggaplah belanja pegawai di sektor pendidikan dipatok sekitar 26 persen saja dari alokasi anggaran. Maka, belanja pegawai—dalam hal ini guru dan tenaga pendidikan—adalah Rp 171,8 triliun.

Jadi, apakah mungkin kenaikan belanja pegawai untuk guru dan tenaga pendidik mencapai Rp 874 triliun atau naik lima kali lipat dari ketersediaan alokasi anggaran?

Terlebih lagi, pada realitasnya, untuk merealiasisakan tunjangan sertifikasi guru (Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah untuk daerah khusus, dan tambahan penghasilan guru ASN Daerah) yang "hanya" Rp 50,4 miliar pada 2023, Kemendikbud sudah kesulitan.

Baca juga: BUMN Gelar Pelatihan untuk Bantu Sertifikasi Guru

Karenanya, apakah kebutuhan Rp 874 triliun untuk memenuhi janji kampanye terkait gaji guru mungkin direalisasikan?

Ide menarik lainnya dari para bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden adalah pemberian makan siang dan susu gratis di semua sekolah dan pesantren. Tujuannya, meningkatkan kualitas gizi sehingga kualitas sumber daya manusia meningkat.