BLT Rp 600.000 Tak Kunjung Cair, Ini Penjelasan Sri Mulyani

JAKARTA, KOMPAS.com - Bantuan Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan tak kunjung dicairkan oleh pemerintah.

Padahal, BLT sebesar Rp 600.000 bagi setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) itu disiapkan pemerintah untuk periode Januari - Maret 2024.

Dalam gelaran Sidang Sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pihaknya belum menerima dokumen pencairan anggaran terkait program BLT Mitigasi Risiko Pangan dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Baca juga: BLT Rp 600.000 Tak Kunjung Cair, Menko Airlangga: Sebelum Lebaran

KOMPAS/MEGANDIKA WICAKSONO Warga penerima bantuan beras dan sembako membawa paket bantuan yang dibagikan di Gudang Bulog, Klahang, Sokaraja, Banyumas, Jawa Tengah, Rabu (3/1/2024).

Program BLT Mitigasi Risiko Pangan memang baru diputuskan dan diumumkan pemerintah pada Januari lalu.

Dengan demikian, anggarannya tidak termasuk ke dalam anggaran program bantuan sosial (bansos) semula tahun ini, yang perumusannya dilakukan pada tahun lalu.

"Kementerian Keuangan belum dapat dokumen untuk eksekusi bantuan mitigasi risiko pangan tersbut. Jadi belum ada pelaksanaannya," ujar Sri Mulyani, dalam Sidang Sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi, Jumat (5/4/2024).

Untuk merealisasikan program BLT Mitigasi Risiko Pangan, diperlukan penambahan anggaran bansos yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kemensos. Oleh karenanya, diperlukan pengajuan anggaran dari kementerian yang dipimpin oleh Menteri Sosial, Tri Rismaharini itu.

Baca juga: Kapan BLT Rp 600.000 Dicairkan? Ini Kata Menko Airlangga

Namun dalam persidangan yang sama, Risma bilang, BLT Mitigasi Risiko Pangan tidak termasuk dalam program bansos yang sudah disiapkan oleh Kemensos pada tahun ini.

Risma pun mengaku, dirinya tidak berani untuk mengajukan penambahan anggaran untuk program yang baru diumumkan pada Januari lalu itu. Pasalnya, dirinya tidak mengetahui kondisi keuangan negara tahun ini.