Pertanian Jadi Bantalan Ekonomi RI, Wapres Ma’ruf: Pertanian Cukupi Supply Beras Sepanjang Krisis

KOMPAS.com – Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI) Ma’ruf Amin menyebut sektor pertanian Republik Indonesia (RI) selama dua tahun terakhir mengalami pertumbuhan positif. Akibatnya sektor ini mampu menjadi bantalan ekonomi di tengah kompleksitas pandemi Covid-19, dampak perubahan iklim ekstrem, dan ketegangan geopolitik dunia.

"Ketangguhan sektor pertanian semakin diuji dengan adanya ancaman krisis El Nino, sektor pertanian mampu mencukupi supply beras sepanjang krisis tersebut," ujarnya dalam acara Penyerahan Penghargaan Adhikarya Pembangunan Pertanian 2023 di Istana Wapres, Jakarta, Senin (14/8/2023).

Di tengah berbagai tantangan dan hambatan, sektor pertanian Indonesia telah menunjukkan kinerja positif.

Pada 2022, produk domestik bruto (PDB) sektor pertanian tumbuh sebesar 2,33 persen year on year (y-on-y). Pertumbuhan PDB sektor pertanian hingga triwulan II-2023 tumbuh 14,28 persen quarter-to-quarter (q-to-q).

Selain itu, Indonesia juga mengalami surplus dalam perdagangan produk pertanian. Pada 2022, surplus perdagangan produk pertanian mencapai Rp 275,15 triliun.

Selama periode Januari-Juni 2023, ekspor produk pertanian mencapai Rp 258,46 triliun dan mengalami surplus sebesar Rp 74,35 triliun.

"Kita bersyukur indeks nilai tukar petani (NTP) meningkat sebagai cerminan kesejahteraan petani. Alhamdulillah, masalah pangan selama ini bisa diatasi dan harga pangan relatif terjaga," kata Ma’ruf dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin.

Hal tersebut, lanjut dia, ditunjukkan dengan penurunan inflasi di Indonesia. Inflasi juga masih berada pada batas terkendali karena keberhasilan seluruh pihak dalam menjaga pasokan.

Meski demikian, Ma’ruf meminta Kementerian Pertanian (Kementan) meningkatkan kembali kinerja pertanian guna menopang kemungkinan adanya krisis pangan global.

Artinya, kata dia, capaian sektor pertanian Indonesia harus berada pada level sebelum masa pandemi Covid-19.

"Capaian kita belum kembali ke situasi normal, karena itu kita masih dituntut untuk bekerja lebih keras lagi setelah melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan. Saya menyambut baik inisiatif Kementan untuk pemberian Adhikarya Pembangunan Pertanian sebagai penghargaan atas dedikasi dan kerja keras berbagai pihak," ucap Ma’ruf.

Wujud apresiasi dan terima kasih

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan, penyerahan penghargaan Adhikarya merupakan wujud apresiasi dan terima kasih kepada para pihak yang selama ini sudah membuktikan diri bekerja keras untuk menyukseskan pembangunan pertanian di Indonesia.

"Dengan penghargaan ini diharapkan kita semakin termotivasi dalam pelaksanaan pembangunan sektor pertanian. Ini juga adalah sebuah wujud kepedulian kita kepada kepentingan bangsa dan negara, termasuk dua menteri yang hadir yang telah berkontribusi melampaui tugas fungsi dan peranan mereka," imbuhnya.

Penghargaan Adhikarya Utama diberikan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR) Basuki Hadimuljono beserta Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas.

Kedua menteri tersebut dinilai telah terlibat langsung bersama sejumlah kepala daerah yang terdiri dari 10 gubernur dan 12 bupati dalam gerakan nasional (gernas) penanganan dampak El Nino untuk tambah tanam padi pada Agustus 2023 sampai September 2023 seluas 500.000 hektar (ha).

Adapun 10 gubernur penerima Adhikarya Nararya adalah Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Gubernur Lampung, Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Gubernur Jawa Barat (Jabar), Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Gubernur Jawa Timur (Jatim), Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel).

Sementara itu, pemberian penghargaan Adhikarya Pratama diberikan kepada 12 kabupaten sentra penghasilan beras yang telah memberikan dukungan maksimal dalam penyediaan pangan nasional,

Adapun 12 bupati penerima penghargaan tersebut, yaitu Bupati Deli Serdang, Bupati Banyuasin, Bupati Indramayu, Bupati Grobogan, Bupati Lamongan, Bupati Bone, Bupati Lampung Tengah, Bupati Pandeglang, Pj Bupati Barito Kuala, Bupati Lombok Tengah, Bupati Klaten, dan Bupati Gowa.