Pemerintah Dinilai Belum Prioritaskan Pengembangan Energi Terbarukan

Kompas.com - 28/08/2020, 13:20 WIB
Sumur-sumur panas bumi (geothermal) di PLTP Lahendong unit 5 dan 6. Ada 5 sumur yang beroperasi saat ini dari 6 sumur yang ada Aprilia Ika/Kompas.comSumur-sumur panas bumi (geothermal) di PLTP Lahendong unit 5 dan 6. Ada 5 sumur yang beroperasi saat ini dari 6 sumur yang ada

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengembangan energi baru terbarukan (EBT) menjadi salah satu program jangka panjang yang tengah fokus dilaksanakan pemerintah.

Hal tersebut terefleksikan dengan target bauran EBT sebesar 23 persen terhadap energi nasional pada 2025, sesuai dengan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).

Kendati demikian, Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan, menilai, sampai saat ini pemerintah masih belum memprioritaskan pengembangan EBT. Itu tercerminkan dengan masih rendahnya tingkat bauran energi pembangkit listrik yang bersumber dari EBT.

Baca juga: Paruh Pertama 2020, Kapasitas Pembangkit Listrik EBT Capai 10,4 GW

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mencatat, sampai dengan Mei 2020, bauran energi pembangkit listrik yang bersumber dari EBT baru mencapai 14,2 persen.

"Saat ini EBT masih menjadi anak tiri dan belum menjadi prioritas," kata Mamit, kepada Kompas.com, Jumat (28/8/2020).

Oleh karenanya, Mamit menyambut positif Peraturan Presiden tentang Pembelian Tenaga Listrik Energi Terbarukan (Perpres EBT), yang saat ini sedang difinalisasi oleh pemerintah.

Menurutnya, aturan tersebut mampu memberikan kepastian kepada para pelaku investor EBT. Seperti hal nya dalam pengembalian dana investasi, skema feed in tariff yang akan digunakan dinilai mampu memberikan kepastian kepada pelaku usaha terhadap hal tersebut.

"Saya kira ini merupakan langkah positif agar kegiatan EBT bisa tumbuh," katanya.

Mamit menekankan, pemerintah harus tetap mempercepat proses penyelesaian pembahasan Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT). Melalui RUU itu, pengembangan EBT diproyeksi akan mampu tumbuh lebih cepat.

"Yang ditunggu saat ini oleh investor adalah kepastian hukum," ucapnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, FX Sutjiastoto, mengatakan keberadaan Perpres terkait harga listrik EBT dinilai menjadi penting untuk menggenjot realisasi bauran energi ramah lingkungan.

Selain mengatur harga EBT, Perpres tersebut juga akan memberikan insentif kepada pelaku usaha, sebagai salah satu bentuk stimulus dari pemerintah.

"Fasilitas ini diharapkan mendukung pendanaan bagi dunia usaha mereka," kata Sutjiastoto.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Akhirnya, Indonesia Ambil Alih Ruang Udara Natuna dari Singapura

Akhirnya, Indonesia Ambil Alih Ruang Udara Natuna dari Singapura

Whats New
Waspadai Skema Ponzi, OJK Larang Rekening Bank Tampung Dana Kegiatan Melanggar Hukum

Waspadai Skema Ponzi, OJK Larang Rekening Bank Tampung Dana Kegiatan Melanggar Hukum

Whats New
Babak Baru Kerja Sama RI-Singapura, Salah Satunya Sepakati Perjanjian Ekstradisi Buronan

Babak Baru Kerja Sama RI-Singapura, Salah Satunya Sepakati Perjanjian Ekstradisi Buronan

Whats New
Mirae Asset Sekuritas Indonesia Buka Investment House di Jakarta

Mirae Asset Sekuritas Indonesia Buka Investment House di Jakarta

Rilis
Pada 2021, Bisnis Minuman Haus! Raup Pendapatan Rp 250 Miliar

Pada 2021, Bisnis Minuman Haus! Raup Pendapatan Rp 250 Miliar

Rilis
IHSG Ditutup Melemah 1,3 Persen, Bagaimana dengan Rupiah?

IHSG Ditutup Melemah 1,3 Persen, Bagaimana dengan Rupiah?

Whats New
Wamenkeu: Perbankan Bakal Lebih Selektif, Hanya Berikan Kredit buat Ekonomi Hijau

Wamenkeu: Perbankan Bakal Lebih Selektif, Hanya Berikan Kredit buat Ekonomi Hijau

Whats New
Alasan Bulog Tak Masuk Holding BUMN Pangan, Erick Thohir: Punya Tugas yang Beda

Alasan Bulog Tak Masuk Holding BUMN Pangan, Erick Thohir: Punya Tugas yang Beda

Whats New
ICDX: Secara Umum, Perdagangan Komoditi Global 2022 Masih Dibayangi Covid-19

ICDX: Secara Umum, Perdagangan Komoditi Global 2022 Masih Dibayangi Covid-19

Whats New
Bawang Putih dan Cabai Merah Keriting Naik, Berikut Harga Pangan Jakarta Hari Ini

Bawang Putih dan Cabai Merah Keriting Naik, Berikut Harga Pangan Jakarta Hari Ini

Whats New
Punya Aset Bernilai Fantastis, Begini Cara Idol K-Pop Atur Keuangan

Punya Aset Bernilai Fantastis, Begini Cara Idol K-Pop Atur Keuangan

BrandzView
Bank Mandiri Nilai Investasi Obligasi hingga Deposito Masih Menarik

Bank Mandiri Nilai Investasi Obligasi hingga Deposito Masih Menarik

Whats New
Luhut: Investor Jangan Segan Mengontak Saya...

Luhut: Investor Jangan Segan Mengontak Saya...

Whats New
Ajak Pengusaha Akses Kredit, Wamenkeu: Pengusaha yang Sehat Pasti Punya Utang...

Ajak Pengusaha Akses Kredit, Wamenkeu: Pengusaha yang Sehat Pasti Punya Utang...

Whats New
Erick Thohir: 4 Lessor Sudah Setuju Proposal Perdamaian Garuda, 35 Masih Proses

Erick Thohir: 4 Lessor Sudah Setuju Proposal Perdamaian Garuda, 35 Masih Proses

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.