Faisal Basri Soal Revisi UU BI: Masalah di Kementerian, Moneter Diobok-obok

Faisal pun menyoroti kinerja otoritas fiskal, dengan rasio perpajakan pada tahun 2009 lalu hanya 9,8 persen atau terendah dalam sepuluh tahun terakhir.

Namun demikian, kementerian teknis justru tidak melakukan perbaikan dalam kinerjanya.

"Ini kementerian teknis malah business as usual," ujar dia.

Mengutip draf RUU Sistem Keuangan yang diterima Kompas.com, beleid soal Dewan Moneter diatur dalam beberapa pasal.

Pasal 7 ayat 3 RUU menyebut, penetapan kebijakan moneter dilakukan oleh dewan moneter.

Baca juga: Erick Thohir: Harga Vaksin Covid-19 Dinamikanya Tinggi

Sementara itu, ketentuan pasal 9 yang menjelaskan bahwa pihak lain tidak bisa ikut campur dalam pelaksanaan tugas BI dihapus.

Kemudian pasal tersebut diganti dengan disisipkannya 3 pasal baru, yakni pasal 9A, pasal 9B, dan pasal 9C. Pasal tersebut menjelaskan, dewan moneter akan memimpin, mengkoordinasikan, dan mengarahkan kebijakan moneter sejalan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.

Dewan ini terdiri dari 5 anggota, yakni Menteri Keuangan, Menteri Perekonomian, Gubernur BI, Deputi Gubernur Senior BI, dan Ketua Dewan Komisioner OJK. Dewan moneter diketuai oleh Menteri Keuangan. Apabila dipandang perlu, pemerintah dapat menambah beberapa orang menteri sebagai anggota penasehat kepada Dewan Moneter.

Di pasal 9C, keputusan dewan moneter diambil dengan musyawarah untuk mufakat. Bila Gubernur BI tidak memufakati hasil musyawarah, Gubernur BI dapat mengajukan pendapatnya kepada pemerintah. Poin ini juga yang dipersoalkan karena membuat peran gubernur dalam mengambil kebijakan moneter menjadi lemah.

Baca juga: Anggaran Infrastruktur Lebih Tinggi dari Kesehatan, Faisal Basri Sentil Pemerintah