Bappenas: Satu Data Jadi Kunci Penting Pengambilan Kebijakan di Masa Pandemi

Kompas.com - 09/07/2021, 10:23 WIB
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sampaikan proyeksi Indonesia tetap menjadi upper-middle income countries pada 2021. (Dok. Kementerian PPN/Bappenas) Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sampaikan proyeksi Indonesia tetap menjadi upper-middle income countries pada 2021.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengatakan, pentingnya penggunaan data bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan di masa pandemi Covid-19 saat ini.

Kebijakan itu untuk penanganan pandemi dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Oleh karena itu, diperlukan kesatuan data antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemda). 

Baca juga: Menuju Satu Data, Bank Siap Terapkan Laporan Terintegrasi mulai Juli 2021

Suharso bilang, hal ini juga menjadi arahan Presiden Joko Widodo yang bersifat mendesak.

"Di tengah pandemi ini data tentu memegang peranan penting dalam perumusan kebijakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional," ujar dia dalam webinar Asosiasi Big Data Indonesia (ABDI), Kamis (8/7/2021).

Suharso menjelaskan, pada tahun ini, yang menjadi prioritas program Satu Data Indonesia di antaranya mencakup basis data terkait pembangunan berkelanjutan, UMKM, bantuan sosial (bansos), hingga subsidi pemerintah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sehingga untuk percepatan implementasi satu data pada program-program tersebut, Bappenas pun memperkuat koordinasi antara pemangku kepentingan terkait.

Salah satunya dengan membuat gugus tugas mengenai data yang melibatkan pihak masing-masin kementerian/lembaga (K/L).

Baca juga: Bappenas: Data Pemerintah Kerap Tak Akurat dan Tumpang Tindih

"Dengan visi yang sama mewujudkan sistem infomarsi dana bantuan pemerintah yang terintegrasi sebagai wujud pengelolaan keuangan negara berdasarkan Satu Data Indonesia, pemeirntah berupaya mendukung terciptanya data yang akurat, tidak tumpang tindih, muktahir, serta dapat digunakan antara K/L," papar Suharso.

Suharso mengakui, data selalu menjadi persoalan untuk bisa mengambil kebijakan yang tepat, lantaran tak terintegrasi dengan baik antara K/L juga pemda.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.